Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat serta menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ PER/XI/2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup penyelenggaraan PHBS, maksud tujuan dan sasaran, pelaksana, wewenang dan tanggung jawab, tatanan dan indikator PHBS, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pengumpulan data PHBS, penilaian PHBS, penentuan strata tatanan PHBS dan penggunaan simbol warna strata PHBS, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemantaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan
Layanan
Umum Daerah,
pendapatan
Badan layanan
Umum Daerah
dapat
dipergunakan
untuk belanja operasional
dan belanja modal;
b. bahwa
untuk
meningkattan
kineg'a keuangan
dan
kinerja
pelayanan,
menyelenggarakan
praktik
bisnis
yang
sehat dan
transparan diperlukan
pedoman
pemanfaatan pendapatan
Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf
a dan
huruf b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang
Pemanfaatan Pendapatan
Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat
Kabupaten
Konawe Selatan;
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
4267);
2. Undang-Undang
Nomor 15 tahun
2OO4 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggungiawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2004
Nomor
66,
Tambahan kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4400); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan l,embaran Negara Nomor
5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20L4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
5587); sebagaimana
telah diubah beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
Nomor
2
Tahun
2O22 Tentaag Cipta Ke{a
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
5.
Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6322);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor 2036)
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2O18
Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2015
Tentang Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 157); 7. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79 Tahun 2018
tentang
Badan Layanan Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
1213);
8.
Peraturan
Menteri Kesehatan
Nomor
43 Tahun 2019 tentang
Fusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
indonesia
Tahun 2019
Nomor 1335);
9.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
77
Tahun 2O2O
Tentang
Pedoman
Teknis Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor
1781); 10. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
6 Tahun 2022 tentang
Penggunaan
Jasa Pelayanan Kesehatan
dan
Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan
Dana Kapitasi
Jaminan
Kesehatan Nasiona,l
pada
Fasilitas
Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2023
Nomor
35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2OO7
tentang Urusan
Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2007
Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3
Tahun 2O21 lentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangarr
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor B
Tahun
2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2016
Nomor 8)
sebagaimana telah
diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
4
Tahun
2022 Tefiang
perubahan
Keempat atas
Peraturan
Daerah Konawe Selatan
Nomor 8
Tahun 2016
Tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022 Nomor
4);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB
II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB III
RUANG
LINGKUP BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN
BADAN LAYANAN
UMUM
DAERAH BAB V
PEMANFAATAN
PENDAPATAN BAB
VI
PENGELOLAAN JASA
PELAYANAN BAB VII
PEMANFAATAN BELANJA OPERASIONAL BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PENGAWASAN BAB
IX
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2018
Kepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Karawang No. 69 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada DInas Kesehatan Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.35 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Organisasi, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2015.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.90 Tahun 2012.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Bantul No.2A Tahun 2012 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No.2A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
ABSTRAK:
Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit maju dan unggul di kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, maka berkenaan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Dengan Sistematika; Ketentiuan Umum; Obyek, Subyek, Dan Prinsip Dalam Penetapan Tarif; Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan; Struktur Tarif Dan Besarnya Tarif; Ketentuan Tata Cara Pemungutan; Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; Ketentuan Mengenai Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pada Rumah Sakit; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa Malaria menjadi masalah kesehatan
sebagai penyakit menular yang dapat
mengakibatkan kesakitan dan kematian, menurunkan
produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu
dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu
oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja
pembangunan termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat;
bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian
serta pencegahan penularan kembali Malaria di
Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 293/ MENKES/ SK/ IV/ 2009
tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Pemerintah
Daerah harus menyusun kebijakan daerah dalam
percepatan eliminasi Malaria;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi
Malaria;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 , Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 26 Tahun 2018 , Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2018
Terdiri dari 21 Pasal, 13 bab yaitu Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Penderita Malaria, Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko, Penanggulangan Kejadian Luar Biasa, Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat, Tim Koordinasi Eliminasi Malaria, Koordinasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pencatatan Dan Pelaporan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
mengatur mengenai Eliminasi Malaria
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
