STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Standar Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
Mengingat: 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Nomor 44); 13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 94).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Standar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan, Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Lampiran, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
61 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Ambulan
Hebat di wilayah Kota Semarang, maka dipertukan
perluasan jenis layanan Ambulan Hebat berupa pelayanan
tidak gawat darurat; bahwa dalam rangka perluasan jenis layanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka peraturan
Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan angka 4 dan angka 7 Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,
dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara tertib, tepat, cepat dan dapat
dipertanggung jawabkan
UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 96 Tahun 2012
dalam Perbup ini diatur mengenai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan teknologi perlu disediakan informasi melalui jaringan internet bagi masyarakat sebagai upaya untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi
UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Kepres No.1 Tahun 2014, Inpres No.3 Tahun 2003, Inpres No.9 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan E-Goverment; Pemeliharaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tera/Tera Ulang dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang.
UU No. 2 Tahun 1981; UU N0. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2016; Permendag No. 26 Tahun 2017; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permendag No. 67 Tahun 2018; Permendag No. 68 Tahun 2018; Permendag No. 118 Tahun 2018; Permendag No. 125 Tahun 2018; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016; Perbup Serdang Bedagai No. 57 Tahun 2017; Perbup No. 39 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
5. Tata Cara Pembayaran Retribusi
6. Kerja Sama
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 22 Tahun 2015
penetapan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi gorontalo
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2015/NO.22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik & Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja Badan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna serta memperlancar proses penerbitan dan penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.13 Tahun 2009; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No.35 Tahun 2012; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permendagri No.53 Tahun 2011; Peraturan BKPM No.11 Tahun 2009; Peraturam Kepala BKPM No.12 Tahun 2009; Peraturan Kepala BKPM No.13 Tahun 2009; Peraturan Kepala BKPM No.14; Perda No.2 Tahun 2004; Perda No.05 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2013; Pergub No.80 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetetapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14 ) serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2008 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang OrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Tata Cara Pemantauan; Tata Cara Pembinaan; Tata Cara Pengawasan; Berita Acara Pengawasan; Tata Cara Pembatalan Perizinan Penanaman Modal; Tata Cara Pencabutan Perizinan Penanaman Modal; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
19 halaman peraturan dan 47 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
