Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD NOMOR 20 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
ABSTRAK:
bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi utama pencegahan stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Upaya Pencegahan Stunting;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENDEKATAN; PELIMPAHAN WEWENANG; PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN STUNTING; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENCATATAN DAN PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Barito Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) tentang Universal Health Coverage (UHC) terhadap
jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Barito Selatan. Agar pelaksanaan Program Pelaksanaan Jaminan
Persalinan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, perlu
diatur kembali Pedoman Pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Seiatan Nomor 18
Tahun 2008
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Berita
Daerah Kabupaten Barito SeIatan Tahun 2017 Nomor 18), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Berita
Daerah Kabupaten Barito SeIatan Tahun 2017 Nomor 18), diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah tahun 2018 terdapat
ketidaksesuaian dan duplikasi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi antar unit kerja, maka perlu diadakan
perubahan susunan organisasi, rincian tugas dan
fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa tengah
Nomor 061/19565 Tanggal 27 Desember 2017 tentang
Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kabupaten Klaten, Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat tidak
direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas, dan tugas fungsinya diintegrasikan ke
bidang atau seksi pada Dinas Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan
Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan
Bab V Tugas dan Fungsi
Bab VI Rincian Tugas
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan adalah bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten, dan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dituntut memberikan pelayanan bermutu sesuai standar dan rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, harus memahami persyaratan admisnitratif dengan membuat standar pelayanan minimal.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permenpan No.28 Tahun 2004; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Kepmenkes No.159b/Menkes/SK/Per/II/1988; Kepmenkes No.228/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008; Kepmenkes No.507/Menkes/SK/IV/2010; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.7 Tahun 2017; Perda No.73 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tujuan dan Fungsi, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Berlaku pada tanggal diundangkan
70 hlm ( 15 Pasal, 60 hlm. Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 32 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG ALAT KONTRASEPSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Alat Kontrasepsi
ABSTRAK:
Unutk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UnitPpelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Alat Kontrasepsi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda kab pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan,
Dinas Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana
Teknis Labaoratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kebutuhan daerah
dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416
Tahun 1990; Peraturan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492 / Menkes/ Per/IV/ 2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1267/ Menkes/SK/XII/2004; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa kondisi sanitasi yang buruk sangat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2014, Perpres No. 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/ Per /1V / 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; tujuan; penyelenggaraan; tanggung jawab dan peran pemerintah daerah, kecamatan dan desa/kelurahan; pemantauan dan evaluasi; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan ini terdiri dari 12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2018
PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
-bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, penyesuaian status kepemilikan sarana Penunjang pelayanan kontrasepsi serta memenuhi penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien dan baik, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4A Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana perlu diubah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang; Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Perangkat Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Tahun 2016 Nomor 114, peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/El/2011; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 286/PER/83/2011; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 287/PER/83/2011; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 303/PER/El/2016 ; Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016;
PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA, TERDIRI DARI II PASAL; MENGATUR DAN MERUBAH HAL-HAL POKO SEBAGAI BERIKUT:
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4A Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana diubah dan diatara BAB III dan BAB IV disisipkan satu BAB yakni BAB III.A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
TIDAK ADA
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyumas No. 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2018 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2017 Tentang peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan di rumah sakit Umum Daerah Ajibarang
Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
Kabupaten Banyumas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/
MENKES/PER/IV/201; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun
2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun
2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /
MENKES / SK/VI /2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun
2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 terkait Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang melibatkan modifikasi pada Pasal 17, dengan menetapkan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit, serta mengharuskan Dewan Pengawas untuk memberikan laporan tertulis kepada Bupati setidaknya satu kali dalam setahun dan sesuai kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
