Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaan, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.55 Tahun 2005, PP o.58 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2013, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.16 Tahun 2012, Perda No.1 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2011; PERWALI No. 21 Tahun 2020.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2019
PENCANANGAN - DAN - KOMITMEN - PENANGANAN - STUNTING DI - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencanangan dan Komitmen Penanganan Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan nasional Percepatan Pebaikan Gizi,salah satu Program yang di laksanakan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Penurunan Stunting
UU No 37 Tahun 2003;UU No 36 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 18 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;pp No 69 Tahun 1999;PP No 28 Tahun 2004;PP No 33 Tahun 2012;PP No 17 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Perpres No 42 Tahun 2013;Perpres No 83 Tahun 2017;Inpres No 1 Tahun 2017;Permendagri No 63 Tahun 2010;Permenkes No 155/Menkes/Per/I/2010;Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2010;Peraturan Menteri Pertanian No 4 Tahun 2012;Permenkes No 003 Tahun 2012;Permenkes No 26 Tahun 2013;Permenkes No 75 Tahun 2013;Permenkes No 1 Tahun 2014;Permenkes No 23 Tahun 2014;Permenkes No 25 Tahun 2014;Permenkes No 28 Tahun 2014;Permenkes No 41 Tahun 2014;Permenkes No 88 Tahun 2014;Permenkes No 21 Tahun 2015;Permenkes No 51 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;Perda No 10 Tahun 2018;Perda No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2018
Pilar Pencanangan dan Komitmen Penangan Stunting,Ruang Lingkup.Pendekatan ,Edukasi ,Pelatihan dan Penyuluhan Gizi ,Penelitian dan Pengembangan ,Penguatan Kelembagaan ,Penajaman sasaran wilayah pencanangan dan Komitmen penangan Stunting ,Peran serta Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
10 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa s e su a i k e t e n t u a n Pasal 264 ay at (2) Undang Undang
Nomor 23 Tah u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rancana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa s e h u b u n g a n dengan m ak s u d h u r u f a dan
u n t u k m el a k s an a k a n Ketentuan Pasal 88 ayat (1)
P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 t a h u n
2018 t en t a n g P e r ubahan a t a s Pe r at u r a n Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 t a h u n 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah maka
Rancangan P e r at u r a n Gu b e r n u r Sulawesi Tenggara
t en t a n g Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara T ahun 2020 telah di lak u k an Fasilitasi
Oleh Menteri Dalam Negeri dengan s u r a t Nomor
0 5 0 / 2 7 6 6 / B a n g d a Perihal Hasil Fasilitasi
Rancangan P e r at u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara
t en t a n g Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara T ahun 2020;
c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana
d i maksud h u r u f a d an h u r u f b mak a perlu
men e t ap k a n P e r at u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara
t e n t a n g Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara T ahun 2020.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia T ahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 tentang
Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 t en t a n g Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d an Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 t entang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 ten t a n g
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tah u n 2004 ten t a n g
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, T ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 T ah u n 2004 ten t a n g
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah P u s a t
d a n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 ten t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah u n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t er a k h ir
dengan Undang-Undang Nomor 9 T ah u n 2015
ten t a n g Pe r u b ah a n Kedua a t a s Undang-Undang
Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
T ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 20 T ah u n 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);
8. Pe r at u r a n Pemerintah Nomor 39 T ahun 2006
ten t a n g Tata Cara Pengendalian d an Evaluasi
Pel ak s an aan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia T ahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
9. P e r at u r a n Pemerintah Nomor 40 T ah u n 2006
ten t a n g Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Pe r at u r a n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten t a n g
S t a n d a r Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
11. P e r a t u r a n Presiden Nomor 2 T ahun 2015, t entang
Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah u n 2015 Nomor 3);
12. P e r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 86 t a h u n
2017 t en t a n g Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan P e r a t u r a n Daerah Tentang
Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah,
se r t a Tata Cara P e r u b ah a n Rencana Pembangunan
J a n g k a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
J a n g k a Menengah Daerah, d a n Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia T ah u n 2017 Nomor 1312);
13. P e r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 31 t a h u n
2019 t en t a n g P e n y u s u n a n Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia T ahun 2019 Nomor 2019);
14. Per at u r an Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 3 T ahun 2007 t e n t a n g Tata Cara
P e n yusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
15. Per at u r an Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 13 T ahun 2016 t en t a n g Pembentukan dan
S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2016 Nomor 13);
16. Pe r at u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 9 T ahun 2019 ten t a n g Rencana
Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tah u n 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tah u n 2019
Nomor 9).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2017
PERBUP Kab. Malinau No. 61.2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2016, maka diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang lebih bersifat teknis operasional;
b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangli yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Tahun 2016;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018
ABSTRAK:
Rencana Keria Pemerintah Daerah memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus
Pembangunan serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Lubuklinggau No. 16 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No. 1 Tahun 2013 ; SE Bersama 2 Menteri.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Walikota ini antara lain mengenai ketentuan umum, Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018, tujuan RKPD Tahun 2018 , RKPD memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah berikut pendanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Kabupaten Bungo - Tahun 2016 - perubahan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Perbup Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016 disusun secara Konkrit dan Sistematis berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Thaun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2); Lampiran.
5 hlm.; Lampiran 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
