Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 22
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kab. Sorong Nomor 31 Tahun 2008; dan PP Nomor 61 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan; Tatacara Pembayaran; Tatacara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
-
-
23 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 22 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada pemerintahKabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu untuk ditingkatkan kelembagaan yang melaksanakan fungsi keuangan dan aset daerah;bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangandapat dibentuk diluar dari perhitungan variable besaranorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi danTata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan Dan Kedudukan;Tugas Dan Fungsi;Susunan Organisasi;Tata Kerja;Eselor;Pengangkatan dan Pemberhentian;Pembiayaan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 214 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, perlu menetapkan Badan Kerjasama Antar Desa.
Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa
Kabupaten Buru dimaksud untuk kepentingan Desa
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi
masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan tersebut
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Kerjasama
Desa Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Badan Kerjasama
Desa Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 22 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2013/NO.152
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya beberapa
pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam objek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan serta
perbaikan alamat penerima hibah, maka perlu
dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian
dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu
dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2013.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 22 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Hibah Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka harus dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh semua pihak, untuk itu diperlukan adanya dukungan serta peran aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk hibah;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dipandang perlu mengatur Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Kepada Daerah dalam bentuk Produk Hukum Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Kepada Daerah.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penerimaan Hibah Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Penerimaan dan Besaran Nilai;
3. Ketentuan Pengelolaan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 22 Tahun 2013
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA - SISTEM DAN PROSEDUR
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor 16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolah Barang Milik Daerah Provinsi Maluku Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Maluku Uatara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Maluku Utara.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003.
Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) pengelolaan barang milik daerah, 3) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 4) pengadaan barang, 5) pengadaan tanah, 6) perolehan hak berupa sumbangan/hibah, 7) penerimaan barang milik daerah, 8) penyimpanan barang milik daerah, 9) penyaluran dan penggunaan, 10) penatausahaan, 11) pemanfaatan, 12) pengamanan, 13) pemeliharaan, 14) penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, 15) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 16) pembiayaan, 17) tuntutan ganti rugi, 18) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XVIII Bab 218 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
160 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kedisiplinan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, pelaksanaan penilaian, serta peningkatan kualitas kinerja, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/53/2009;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan, kriteria penilaian, tata cara penilaian, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 dicabut
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
