Permendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan
Mencabut :
Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 57, BN 2015/NO 1878; KEMDIKBUD.GO.ID; 19 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTS Atau Yang Sederajat Dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 57 Tahun 2018
penyelenggaraan - pemberdayaan - pendidian - diniyah - takmiliyah - dan - pendidikan - al - qur'an
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2020/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Dan Pendidikan Al Quran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melengkapi pendidikan agama yang diperoleh pada setiap satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan pelayanan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Agama No. 13 Tahun 2014; Pera Kab. Cianjur No. 03 Tahun 2006; Perda Kab. Cianjur No. 03 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan , Pemerdayaan Pendidikan Diniyah DanPendidikan Al-Qur'an , Azas Dan Tujuan , Evaluasi Dan Monitoring , Pembiayaan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2023
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2023/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dukungan Program Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan misi pendidikan
untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
berkarakter, dan berbudaya istimewa, perlu peningkatan
mutu pendidikan;
b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penguatan
kompetensi dan pengembangan karakter melalui
Dukungan Program Merdeka Belajar;
c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam pemberian Dukungan Program Merdeka
Belajar, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dukungan Program Merdeka Belajar; Pendampingan Dukungan Program Merdeka; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 57 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaanya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
yang meliputi
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal,
Nama Lembaga,
Peserta Didik,
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan,
Kurikulum,
Evaluasi Dan Pelaporan,
Peran Serta Masyarakat,
Pengawasan Dan Pembinaan dan
Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM DUAL TRACK PADA PENDIDIKAN MENENGAH
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan akademik yang bagus, perlu dilakukan program khusus bagi lulusan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan di daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Dual Track pada Pendidikan Menengah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 68 Tahun 2022; Perda Prov. Kaltim No. 16 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pemetaan Peserta Didik dan Pemetaan Sekolah: Materi Pelatihan dan Pengembangan Program Dual Track; Pendidik, Tenaga Pelatih (Trainer), serta Sarana dan Prasarana; Sertifikat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 45 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA ZONASI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2022 12023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika Menjadi Balai Grafika
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika Menjadi Balai Grafika
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 58, BN.2011/No.830, peraturan.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembubaran Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
