Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi

Abstrak

Perubahan-atas-Peraturan Daerah-Nomor 8 Tahun 2011-tentang-Retribusi Daerah-di-Bidang Transportasi

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi

ABSTRAK:

Bahwa dengan pesatnya perkembangan moda transportasi yang semakin terus meningkat dan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi transportasi
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 meliputi: Ketentuan Pasal 10 disempurnakan; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 34 disempurnakan; Ketentuan Pasal 56 diubah; Ketentuan diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIIIA dan diantara Pasal 56 dan 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perda_09_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015

Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010

Program Keamanan Penerbangan Nasional

Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat Udara Sipil
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil

Download :
km._no._9_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018

Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Ketentuan dalam: a. Pasal 1 angka 91, angka 92, angka 93, angka 94, dan angka 95; b. Bab V Arah Kebijakan Dan Tataran Transportasi Wilayah, Bagian Kesatu Arah Kebijakan, Paragraf 5 Perhubungan Udara, Pasal 15; c. Pasal 114; d. Bab X Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, PasaJ 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, dan Pasal 192; e. Pasal 196, sepanjang frase "Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 187 ayat (7), Pasal 188 ayat (3), Pasal 189, Pasal 190 ayat (2)" Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah

Download :
Perda_9_th_2018.pdf

Abstrak

penyelenggaraan perhubungan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UndangVndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Vndang-Vndang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di Angkutan Jalan, telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan diundangkan UndangVndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Vndang-Vndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertentangan dengan UndangUndang dimaksud sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Pasal 1 angka 91, angka 92, angka 93, angka 94 dan angka 95, pencabutan Bab V Bagian Kesatu, Paragraf 5, Pasal 15, pencabutan pasal 114, pencabutan Bab X, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 92, pencabutan Pasal 196, Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 187 ayat (7), Pasal 188 ayat (3), Pasal 189, Pasal 190 ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 dicabut.
4 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perwako No 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2018/NO.9,LL KOTA SINGKAWANG : 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan perparkiran dan kepastian hukum di kota Singkawang, diperluhkan kebijakan dalam pelaksanaan tempat khusus parkir insidentil;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 2001, UU No.33 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.3 Tahun 2016, Perwako No.65 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; nama, Objek dan Subjek retribusi; Golongan retribusi; struktur dan besarnya tarif; Tata cara Pemungutan Retribusi; Penyelenggaraan Parkir Di Tempat Khsusus parkir Insidentil; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2019

LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perbup_9_2019 ocr.pdf

Abstrak

TRANSPORTASI-LALU LINTAS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9, LL Kab. Sambas : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK:

Bahwa jembatan batu dan jembatan asam merupakan prasarana vital bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 2007, PP No.32 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2012, PP No.79 Tahun 2013, PP No.74 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Keputusan Menhub No.KM.69 Tahun 1993;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Larangan Roda Enam Atau Lebih Melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu; Kewajiban; Pengecualian; Pengalihan Arus Lalu Lintas; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 9 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2012

Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Rasau Jaya - Pinang Luar

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NO.9 TAHUN 2012 ocr.pdf

Abstrak

tarif-transportasi

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2012/NO.9, TBD No.9, LL KAB. KUBU RAYA: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Rasau Jaya - Pinang Luar

ABSTRAK:

bahwa Surat Persetujuan Pengoprasian Nomor 551.3/05/STO/DISHUB-C/2012 tanggal 8 Februari 2012, dan surat PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSEERO) Nomor OP.404/01/03/ASDP-Ptk/2012 tanggal 27 februari 2012 perihal Usulan Tarif Lintas Penyebrangan Rasau Jaya- Pinang Luar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.17 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, PP No.17 Tahun 1965, Kepmenhub No.KM 32 Tahun 2001, Kepmenhub No.KM 58 Tahun 2003, Kepmenhub No.KM 73 Tahun 2004, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.12 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tarif Angkutan Penyebrangan, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2015

Tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam Kabupaten Tuban

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERATURAN BUPATI No. 09 th 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2010.