peraturan bupati - pengaturan penugasan guru sebagai kepala sekolah
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2012/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengaturan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guru sebagai tenaga pendidik dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah Negeri/Swasta untuk memimpin dan
mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
795 Tahun 2007 tentang Pengaturan
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan
perkembangan pendidikan dan perlu diatur
kembali; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan; Syarat-Syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah; Masa Tugas; Identifikasi Lowongan, Pengadaan Calon Dan Pengangkatan Kepala Sekolah; Tata Cara Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; Pemindahan Kepala Sekolah; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
21 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2012
perbup - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PEMERINTAHAN DESA, SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2012/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Perdesaan,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2011
Ruang Lingkup; Asas Pemberian Bantuan Keuangan; Maksud Dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan; Sumber Dana Dan Jenis Kegiatan Yang DiDanai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 28 Tahun 2012
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa tarif pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5/Per.Bup/2006 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman, dalam pelaksanaannya tidak cukup lagi untuk menutup biaya operasional pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman; b. Bahwa berdasarkan Pasal 167 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, tarif air ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas; c. Bahwa Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Sleman Nomor 09/DP/PDAM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Persetujuan Usulan Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan atas Perbup Bantul No. 64A Tahun 2007 ttg Penataan Parkir Kendaraan di Obyek Wisata Pantai Parangtritis
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
diatur ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun
2011;
Materi Pokok: Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 28 Tahun 2012
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2012/NO.3 SERI C
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Gunungkidul No.15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
15 Tahun 2012;
Materi Pokok: Nilai Jual objek Pajak; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran,d an Penagihan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran: 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Bandung Barat
Perbup Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2012/No.28 Seri D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang melalui sub sektor Peternakan khususnya penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
Perbibitan Ternak Unggul pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketetuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Jenis Ternak Bibit, Hasil Ikutan Dan Ternak Afkir, Pola Penjualan, Tata Cara Penjualan, Tim Teknis, Prinsip Penentuan Harga Penjualan Ternak Bibit Dan/Atau Hasil Ikutan, Penyetoran Hasil Penjualan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dicabut.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
