perbup -TATA CARA PENGESAAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2012/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, pertanggungjawaban,
dan pelaporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
yang digunakan secara langsung untuk belanja, perlu diatur
tata cara pengesahan pembukuan atas pendapatan dan belanja
Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengdolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, rencana
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan
Layanan Umum Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
Pasa1 18 ay3.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonsia Tahun 1945; Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ; ;
Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika dan aspirasi
masyarakat dalam penataan pasar tradisional di Kabupaten
Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten,
sudah tidak sesuai lagi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ini
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penataan Pasar; Penempatan Pedagang dan Pihak Lain Yang Menempati PAsar; KEwajiban; Perijinan Penggunaan Tempat Usaha di Pasar; Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar; Pembentukan Tim; Pembiayaan dan Pendapatan; Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2012/NO.4 SERI C
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Gunungkidul No.13 Tahun 2012 ttg Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012;
bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil
guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun
2012;
Materi Pokok: Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Persyaratan-dan-Tata-Cara-Memperoleh-Izin-Gangguan
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2012/NO.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengawasan agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif,
kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, perlu mengatur mengenai
persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Gangguan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012; .Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penyelenggaraan Izin; Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Jangka Waktu Izin; Pelaksanaan Usaha Dan/Atau Kegiatan; Lampiran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran: 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang yang secara nyata berperan turut serta menciptakan iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan modal hibah guna mengembangkan kegiatan organisasinya;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; · perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahµn 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan yang berimplikasi terhadap penatausahaan keuangan desa khususnya ADD, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 76 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Per Dirjen Pajak No: PER-31/PJ/2009; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2007; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 13 Tahun 2009; Perbup Penajam Paser Utara No. 4 Tahun 2010.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diubah adalah sebagai berikut:
Pasal 1 angka 4, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 22; Judul BAB II; Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf f; Pasal 13 ayat (2); Pasal 15 ayat (2); Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 17 ayat (1) huruf a.
Terdapat penambahan ketentuan, yaitu:
Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27
Selain itu terdapat ketentuan yang dihapus, yaitu:
Pasal 3 ayat (3); Pasal 13 ayat (4); dan Pasal 15 ayat (3)
Juga terdapat ketentuan yang disisipkan, yaitu:
Pasal 15A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2012.
76 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2012/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 dan
Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pembentulan Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dan Pasal 23 dan Pasal 24 peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu mengatur
keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 200S; Peraturan L)aeran Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Tata cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Tata cara Penagihan serta Tata cara
Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa;
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011;
1. TATA CARA PEMUNGUTAN; 2. TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 3. TATA CARA PENAGIHAN; 4. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA; 5. PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012.
-
-
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
