Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu ditetapkan persyaratan administrasi berupa standar operasional prosedur pelayanan perizinan di kecamatan guna terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelayanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, Uu No.5 Tahun 1984, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.17 Tahun 1986, PP No.13 Tahun 1995, PP No.18 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1999, PP No.54 Tahun 2002, PP No.19 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.45 Tahun 2008, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.1 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.15 Tahun 2010, Perbup No.22 Tahun 2010, Perbup No.19 Tahun 2012..
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2012.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 35 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2012
PERWALI Kota Yogyakarta No. 114 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.114 Tahun 2011 ttg Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Permendagri No.20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No.6 Tahun 2011, maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 1999; UU No.37 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU no.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.6 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Keuangan; Tata Kerja; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Pemungutan Uang Leges
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi khususnya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pemungutan Uang Leges;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pemungutan Uang Leges
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kepada Korban Becana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan kepada korban bencana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012;
1. KETENTUAN UMUM; 2. SANTUNAN KORBAN BENCANA; 3. SYARAT DAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA; 4. BESARAN SANTUNAN KORBAN BENCANA; 5. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
-
-
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2011. Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui Operasi Bhakti Kartika Jaya No. 119/1309/BPPWK.A/2012 dan No. Kerma/1/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2010; Perpres No. 41 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Keppres No. 117/P Tahun 2008; Permen PU No. 07/PRT/M/2011; Perda Prov. Kaltim No. 2 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 8 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 13 Tahun 2008; Pergub Kaltim No. 69 Tahun 2011
Ketentuan dalam Pergub Kaltim No. 69 Tahun 2011 yang diubah adalah Konsiderans Mengingat dan Pasal 3 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
Pergub Kaltim No. 69 Tahun 2011
5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 24 Tahun 2012
PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Diubah dengan :
PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Mengubah :
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
