Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir No. 480/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 481/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/2019 serta berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 493/KPTS/I/2019
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda No. 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2005; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan pemberian dan pendapatan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik meliputi besarnya nilai bantuan, tata cara perhitungan bantuan, daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan, tata cara pengajuan dan proses adminitrasinya, sasaran penggunaan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban oleh partai politik yang mendapat dana bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2016/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Banjarnegara yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan penguatan SDIa Kabupaten Banjarnegara, penataan unsur SIDa , Penataan kelembagaan SIDa . pengambangan SIDa, tim koordinasi penguatan SIDa, pembinaan, pembiayaan. pelapooran, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 057 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perbup No. 10 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan,tugas, fungsi, organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan SDM Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus menerus dan komprehensif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 4 ayat (1), UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 42 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2013, Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2015, Perbup No. 70 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Rencana Aksi Multisektor, Strategi, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pelaksanaan, Forum Lintas Pelaku, Kemitraan dan Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 114 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU NO 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2008; PP No 43 Th 2014; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 4 Th 2007; Permendagri No 12 Th 2007; Permendagri No 67 Th 2007; Permendagri No 54 Th 2010; Permendagri No 113 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendagri No 84 Th 2015; Permendagri No 1 Th 2016; Permendagri No 47 th 2016; Permendagri No 18 th 2018; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Perda Prov Banten No 9 Th 2018; Pergub Banten No 49 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip Bantuan Keuangan; 4. Lokasi Bantuan Keuangan Desa; 5. Pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa; 6. Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Desa; 7. Tim Bantuan Keuangan Desa; 8. Pajak; 9. Monitoring Dan Evaluasi; 10. Pengawasan; 11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 12. Pengaduan Masyarakat; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang di selenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun petunjuk teknis agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Demak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kebijakan dan sistem akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Demak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Dana Bos
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2018
bantuan sosial - jaminan sosial - penyandang disabilitas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung perlu adanya bantuan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan SOsial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014' UU No 8 Tahun 2016; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 208; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016;
Peraturann Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kab Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 57 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosisal Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat serta dalam rangka pemenuhan rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang aman untuk berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permensos No. 20 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perwali Kota Cilegon No. 42 Tahun 2021.
di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab III Kriteria RTLH, Persyaratan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab IV Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RLTH; Bab V Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VII Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VIII Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2010 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Musibah Longsor Fondasi Pagar Tembok Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
56 Tahun 2010 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Alam Khususnya Musibah Longsor Fondasi Pagar
Tembok Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2010
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp40.000.000,00 untuk menangani musibah longsor fondasi pagar tembok belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan pelaksana, wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung, dengan biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
