Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung

Download :
PP Nomor 26 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum

Download :
Peraturan Bawaslu nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 2008

Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres_No_26_Th_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2017

Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11- HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

Download :
Permenkumham Nomor 26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1947

Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Download :
PP No.26 Tahun1947.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 26 Tahun 1960

Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah :

PERPU No. 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Download :
perpu 026 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 2006

Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Dan Pengadilan Negeri Batulicin

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_No_26_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2008

Pos Pelayanan Pengaduan Dan Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

Hukum Acara dan Peradilan Lingkungan Hidup

Download :
PERBUP NO.26 TAHUN 2008 ocr.pdf

Abstrak

PELAYANAN

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2008/NO.26, TBD No.26, LL KAB. KUBU RAYA: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pos Pelayanan Pengaduan Dan Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin meningkatkan aktifitas masyarakat maka kasus pencemaran dan/atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya semakin tinggi sehingga memerlukan penanganan secara terpadu; bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup perlu dibentuk pos pelayanan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebur di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974;UU No.5 Tahun 1984; uu No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU no.30 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pos Pelayanan Pengaduan Dan Sengketa Lingkungan Hidup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2008.
7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 26 Tahun 2022

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2018

Download :
26__PERBUP_NO_26_TH_2022_TENTANG_BANKUM_KELOMPOK_RENTAN.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELOMPOK RENTAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kelompok rentan dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum; b. bahwa keberadaan masyarakat kelompok rentan dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
peratuan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2018
18

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1951

Pengangkatan Beberapa Perwira Dari Angkatan Udara Perwira Pengadilan Tentara Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Kepres No.26 Tahun 1951.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.