RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA UNTUK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN PERBATASAN - PEMBEBASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2020/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan Perbatasan
ABSTRAK:
bahwa COVID -19 telah ditetapkan menjadi pandemi global, yang berdampak pada sektor transportasi umum, khususnya angkutan umum pedesaan dan perbatasan dari 692 (enam ratus sembilan puluh dua) armada hanya 40% yang beroperasi dengan Load Factor 25-30%; bahwa Dewan Pimpinan Cabang Organda Kab Tegal telah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya retribusi No 24/Org?IX/2020 tanggal 27 September tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 1984; PP No 55 Tahun2 012; PP No 74 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permenhub No 133 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 76 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang landasan hukum pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 UU No. 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Batas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Cubadak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Cubadak dengan Nagari Lansek Kadok, Nagari Soritang Cubadak, Nagari Bahagia Padang Galugua, Nagari Panti, Nagari Panti Selatan dan Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang menybutkan bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, Dan bahwa salah satu bentuk fasilitasi perlu membentuk peraturan bupati tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredara gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN), dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika(P4GN) dikabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, , Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 43 tahun 2013.
Ketentuan Umum, pencegahan, pemberantasan, Rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bipati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.5 Tahun 2018, Perpres No.33 Tahun 2020, Perpres No.113 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.16 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda Landak No.3 Tahun 2011, Perda Landak No.4 Tahun 2011, Perda Landak No.5 tahun 2011, Perda Landak No.6 Tahun 2011, Perda Landak No.7 Tahun 2011, Perda Landak No.9 Tahun 2017, Perda Landak No.10 Tahun 2011, Perda Landak No.2 Tahun 2013, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.6 Tahun 2016, Perda Landak No.2 Tahun 2017, Perda Landak No.12 Tahun 2017, Perda Landak No.1 Tahun 2018, Perda Landak No.8 Tahun 2018, Perda Landak No.5 Tahun 2019, Perda Landak No.2 Tahun 2020, Perda Landak No.10 Tahun 2020, Perbup No.1 Tahun 2012, Perbup No.83 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAB 2021 terdiri atas 33 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 23 halaman dan 31 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar serta untuk membantu anak didik dalam mengembangkan potensi baik fisik maupun psikis meliputi nilai moral, nilai agama, emosional, bahasa, motorik dan kemandirian;
b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter anak, membutuhkan dukungan dari semua pihak;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus memiliki mutu pelayanan dasar di kabupaten/kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini, Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD dan bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah untuk semua Anak Usia Dini mulai dari lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini, pendidikan pra SD yang berkualitas untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2020
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - lembang - kabupaten - bandung - barat
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD 2020/89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 untuk melaksanakan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Lembang Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Dan Eselon, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada PNS yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada PP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Pp No 53 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 12 Tahun 2008; Permendagri No 35 Tahun 2012; Permen PAn RB No 34 Tahun 2011; Permen PAN RB No 39 Tahun 2013; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai dan pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati No 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati No 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati No 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati No 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2018; PERDA Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2015; PERDA Kab.Bengkalis No. 4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap aparatur sipil negara bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; kewenangan penyelesaian kerugian daerah; informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; mekanisme penjualan barang yang menjadi jaminan atas penyelesaian kerugian daerah; penentuan nilai kerugian daerah; penagihan dan penyetoran; penatausahaan, akuntansi dan pelaporan; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti rugi; penghapusan piutang atas kerugian daerah; penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 88 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Boyolali No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat
atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
daerah dan pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2018;Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2018 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
