Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Bupati membentuk Layanan
Pengadaan Secara Elektronik untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perpres No 106 Tahun 2007
dalam peraturan ini diatur tentang tugas dan fungsi LPSE, struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSE
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
Juknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan Keputusan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan program Desa Mandiri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP NO.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahu 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.66 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2011.
Maksud pelaksanaan program Desa Mandiri adalah : a. meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan; b. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan; dan c. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Program Desa Mandiri bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD ke Desa/Kelurahan sebagai tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan. Prinsip kebijakan program Desa Mandiri adalah : a. pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan; b. pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa/Kelurahan; dan c. memberikan arah kepada SKPD untuk percepatan terwujudnya Desa Mandiri. Sasaran Program Desa Mandiri meliputi : a. meningkatnya kualitas SDM; b. meningkatnya ketahanan/kemandirian pangan; c. meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan aparatur Desa/Kelurahan; d. meningkatnya daya beli/daya saing Desa/Kelurahan; dan e. meningkatnya ketersediaan infrastruktur. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 31 Tahun 2012
perbup - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2012/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
prosedur penganggaran, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan, sistem dan prosedur
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009
Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Tertentu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; Klasifikasi Dan Kode Rekening; Penyusunan Apbd; Perubahan Apbd; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah; Dpa Dan Anggaran Kas; Pelaksanaan Pengeluaran Apbd; Uang Persediaan Dan Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
34 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2012
Perbup Kab. Banjarnegara No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil review Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2011,
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara supaya melakukan
perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang
telah disusun; bahwa sebagai tindaklanjut atas hasil
review dan pemeriksaan dimaksud huruf a
perlu dilakukan beberapa perubahan
terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, khususnya
Kebijakan Akuntansi Nomor 07 (Kebijakan
Akuntansi Belanja), Kebijakan Akuntansi
Nomor 09 (Kebijakan Akuntansi Aset) dan
Kebijakan Akuntansi Nomor 12 (Kebijakan
Akuntansi Koreksi); bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 485 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b
dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
12 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perdesaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan di Desa dan Kelurahan dipandang perlu melibatkan dan menggali swadaya Kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan, untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012 telah mengalokasikan hibah berupa
Bantuan Perdesaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberpaa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perdesaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, PP No 91 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 15 Tahun 2010
pedoman pajak hotel yang memuat tata cara dan pemberlakukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, tata cara penerbitan surat pemberitahuan pajak daerah, sampai dengan tata cara pembukuan atau pencatatan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2012/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan
penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun
petunjuk teknis agar penyusutan arsip berjalan
dengan tertib dan lancar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Prosedur Penyusutan Arsip Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis
Prosedur Penyusutan Arsip Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012; Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 737/KPTS/BPKAD/2012, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 47 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
