Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.502 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

Download file:

Perbup No. 55 Tahun 2021 Perubahan RKPD 2021.pdf

perubahan-kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD. 2021/No. 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan serta refocusing penanganan COVID -19, maka perlu melakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 48) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan

Download file:

Perbup_55_2021.pdf

Organisasi dan Tata - Kerja - Dinas - Perkebunan dan Peternakan - Kabupaten - Ogan Komering Ilir

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK:

Dasar peraturan ini : persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021 dan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar Hukum dalam Peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 bagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 79 Tahun 2006;PP No 18 Tahun 2016 gaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2021
Dlam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Unit palaksana teknis,Kelompok jabatan fungsional,tata kerja,ketentuan peralihan,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
16 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup-No-55_2021-tentang...emerintah-Daerah.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
Ruang lingkup pembukaan dan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah, meliputi : a. jenis-jenis rekening; b. kewenangan pembukaan dan pengelolaan rekening; c. pengoperasian rekening; d. pelaporan dan pengendalian saldo rekening; dan e. blokir dan penutupan rekening.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
35 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP KKA NOMOR 54 TAHUN 2021_1671424602.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 625

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021, perlu menetapkan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th, 2015; PP No. 18 Th, 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permenkes No. 43 Th. 2016; PerkaBKKBN No. 163 Th. 2016; Perda KKA No. 7 Th. 2016 stdd Perda KKA No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tuigas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang kesehatan masyarakat; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada Dinkesppkb

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
19 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

perbup_nomor_54_tahun_2021.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD. 2021/No. 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomeklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15)
Perbup ini terdiri dari 9 Bab dan 21 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Hlm; Lamp: II

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Nomor 54 th 2021 t...ngelolaan Barang.pdf

Pedoman-pemberian-insentif-kepada-pejabat-atau-pegawai-yang-melaksanakan-pengelolaan-barang-milik-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-pelalawan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola barang milik daerah dalam mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik daerah serta meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 63 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pelalawan No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Insentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Download file:

Perbup Kapuas Hulu No.54 ...erangkat Daerah .pdf

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan Rencana Strategis Perangkat Daerah 3. Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

peraturan_bupati_no_54_20...tahun_zlr01e1d69.pdf

GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEM TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu semua perangkat daerah di lingkungan kabupaten Takalar untuk menciptakan inovasi. b. bahwa perlu adanya dorongan dan inisiatif pemerintah daerah untuk mengintemalisasikan nilai-nilai inovasi ke setiap SKPD untuk penguatan budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); 6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04); 9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 29).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD BAB III TUJUAN BAB VI INOVASI DAERAH BAB V KRITERIA INOVASI DAERAH BAB VI PELAKSANA BAB VII EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
BUPATI TAKALAR PROPINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kecamatan Cicantayan Dan Desa-Desa Di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

59perbup-no-54-tahun-2021.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah-desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2021/54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Kecamatan Cicantayan Dan Desa-Desa Di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Kecamatan Cicantayan beserta desa-desa di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kecamatan Cicantayan dan Desa-Desa di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016,
Ketentuan Umum, Batas Wilayah Kecamatan Cicantayan, Batas Wilayah Desa Cicantayan, Batas Wilayah Desa Lembursawah, Batas Wilayah Desa Cijalingan, Batas Wilayah Desa Cisande, Batas Wilayah Desa Cimahi, Batas Wilayah Desa Hegarmanah, Batas Wilayah Desa Sukadama, Batas Wilayah Desa Cimanggis, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
48 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

Download file:

Perbup_54_2021.pdf

Organisasi dan Tata - Kerja Dinas - Pengendalian - Penduduk dan Keluarga - Berencana - Kabupaten - Ogan Komering Ilir

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK:

Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021 dan berdasarkan eraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 2 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 ;PP No 79 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2021;
dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum ,kedudukan ,susunan Organisasi,Uraian tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis daerah,Kelompok jabatan fungsional,tata kerja,ketentuan peralihan,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir
17 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT