PERBUP Kab. Ngada No. 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
Mencabut
Peraturan Bupati Ngada Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang perikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat; bahwa sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tercapainya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada, maka perlu menyesuaikan tarif layanan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 38 Tahun 2018.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kebijakan Tarif; IV. Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif; V. Prinsip Dalam Penetapan Pola dan Besaran Tarif; VI. Masa Waktu Tarif; VII. Kadaluarsa; VIII. Taata Cara Penghapusan Piutang Tarif Layanan Kadaluarsa; IX. Instalasi Farmasi; X. Penggunaan Pendaftaran; XI. Ketentuan Lain-Lain. X. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ngada Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
12 halaman; Penjelasan : 3 hlm; Lampiran : 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahum 2009, UU No 5 Tahun 2014, Perda No 244 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 18 Tahun 2016, Peraturan MENPAN No 28 Tahun 2004, Peraturan Menkeu No 07/PMK.02/2000, Peraturan Menkeu No 08/PMK.02/2006, Peraturan Menkeu No 09/PMK.02/2006, Peraturan Menkeu No 10/PMK.02/2006, Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, Peraturan Mendagri No 61 Tahun 2007, Peraturan Menkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Peraturan Menkes No 10 Tahun 2014, Perda Kab Sambas No 1 Tahun 2015, Perbup Kab Sambas No 17 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Tata Kelola; Tanggung Jawab dan Kewenangan Bupati; Visi dan Misi RSUD Sambas; Strategi dan Kebijakan Strategi; Akreditasi RSUD Sambas; Penyelenggaraan BLUD; Kewenangan Direktur; Organisasi Pendukung; Organisasi Pelaksana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
32 HALAMAN DAN penjelasan sebanyak 134 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 51 Tahun 2018
PEMBENTUKAN-UNIT PELAKSANA-TEKNIS DAERAH-PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permenkes No 75 Th 2014; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Kab Lebak No 36 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diterbiitkannya Peraturan Bupati Wonogiri Noor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Wonogri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 101 Tahun 2012, Perpres 32 Tahun 2014, Perpres 82 Tahun 2018, Permenkes Nomor 71 Tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Permenkes Nomor 59 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 27 Tahun 2011, Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Perbup Wonogiri 63 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Thaun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 yaitu tentang bantuan biaya pelayanan kesehatan, kepesertaab Jamkesda, verifikasi kepesertaan, pelayanan kesehatan, ketentuan umum pelayanan kesehatan, pemanfaatan dana, pencairan dana, pengelolab dana di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, Indikantor Input, Indikator Proses, Indikator Output, Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan program Jamkesda dan laporan pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Nomor 81 Thaun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular dan dapat berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu penderita, keluarga dan masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka Pemerintah Daerah perlu merencanakan program aksi daerah tentang penanggulangan tuberkulosis secara berkesinambungan sebagai pedoman bagi penanggulangan tuberkulosis di Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu 1 menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 43 Tahun 2016; Permenkes No 67 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 11 Tahun 2013; Pergub Jateng No 36 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 14 tahun 2015; Perbup Banyumas No 22 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang percepatan pencapaian target Nasional eliminasi TBC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kab Banyumas dalam penanggulangan TBC. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai peran serta organisasi pemerintah daerah, sektor swasta dan organisasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga,
korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan
dan/atau dana bantuan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata
cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak
terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak
Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penerima SKTM kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (9) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Peraturan .Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 61 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana jaminan persalinan sumber dana alokasi khusus nonfisik bidang Kesehatan TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan, jaminan persalinan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
6 hlm, Lampiran : 9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
