Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.960 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1982

Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Semarang

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

Download :
Keppres No 52 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 52 Tahun 2020

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

Pendidikan

Download :
2020perwako052.pdf

Abstrak

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2020/No.762

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Batam merekomendasikan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi melalui insersi pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan, bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi sehingga diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 52 Tahun 2014

POLA PEREDARAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI SUMBANGAN PUNGUTAN PADA PESERTA DIDIK ORANG TUA, DAN / ATAU WALI PESERTA DIDIK

Pendidikan

Download :
PERBUP_52.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan

Pendidikan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2017

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download :
PP Nomor 52 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017

Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga Pendidikan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 52 Tahun 2018

Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKDAS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah PAUD (BOPDA PAUD) dan Bantuan Insentif Guru Non PNS

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Lahat Nomor 52 Tahun 2018.pdf

Abstrak

bantuan-pendidikan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKDAS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah PAUD (BOPDA PAUD) dan Bantuan Insentif Guru Non PNS

ABSTRAK:

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah melalui pemberian BOS Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi BOS yang telah dialokasikan dalam BOS dari pemerintah pusat. Program bantuan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diberikan oleh pemerintah kabupaten Lahat kepada Lembaga PAUD yang tidak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari pemerintah pusat. Lembaga PAUD/TK hanya menerima BOP-PAUD APBN atau BOPDA PAUD dari APBD. Sehubungan dengan minimnya pendapatan guru Non PNS yang bersumber dari BOSDA/BOPDA yang dikelola melalui RAPBS maka dipandang perlu untuk memperhatikan kesejahteraan guru non PNS melalui Bantuan Insentif Guru Non PNS. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2018; PERMENDIKBUD No. 2 Tahun 2018; PERDA No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 3 Tahun 2019; PERBUP No/ 40 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penggunaan dana, larangan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
10 hlm

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendikbud No. 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Download :
Permendikbud No 52 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2015

Statuta Universitas Diponegoro

Pendidikan

Download :
PP Nomor 52 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 53 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Download :
Perbup no 53 tahun 2021.pdf

Abstrak

TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.