Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang. Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Mengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
• Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan
Bupati tentang RKPD Kabupaten paling lambat 1 (satu)
rninggu •setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan / atau paling
lama minggu pertama bulan Juli;
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a merupakan Pedoman Penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Mekanisme Penyusunan RKPD; Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU no. 23 Tahun 2014;PP No. 8 Tahun 2008;PP No. 12 Tahun 2017;Perpres No. 18 Tahun 2020;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 86 Tahun 2017;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda No. 1 Tahun 2018;Perda No. 10 Tahun 2019;Perda No. 2 Tahun 2021;
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:
a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; dan
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, RENCANA AKSI,
PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka
diperlukan pedoman penyusunan laporan
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18
Tahun 2021;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pedoman
atau petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan
Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2022
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2022 (19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 18 Tahun 2016, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Instruksi Mendagri No 70 Tahun 2021, PERDA Kab Boalemo No 3 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016, Perbup Kab Boalemo No 17 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, renstra peragkat daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Terdiri dari 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 18 Tahun 2020
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permendagri No. 81 Tahun 2022
Perda Sumbar No. 7 Tahun 2008
Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
Perda Kab. Tanah Datar No. 5 Tahun 2011
Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016
Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 3 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023,
b . penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023;
c. penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
d. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diubahnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap
Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2018-
2023
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor &6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2
Tahun 2022;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan dan Sistematika RKPD Thaun 2023; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023; Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gorontalo No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
