Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.647 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda toba samosir no.5 thn 2003.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

KabupatenIndramayu-2003-05.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA NOMOR 27 TAHUN 2002.pdf

retribusi - pelayanan - bidang - ketenagakerjaan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 14 seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjaga keselaran hubungan anatara pengusaha dan tenaga kerja perlu diadakan pelayanan jasa di bidang ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan di bidang ketenagakerjaan maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 22 Tahun 1957; UU No. 12 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999 PP No. 27 Tahun 1983; PP No 71 Tahun 19991; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 6 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perdsa Kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No,. 4 tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golonfan Retribusi, Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, WIlayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan Penyetoran Rertribusi, Keringanan Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi,Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
6 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Retribusi Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Download file:

19.Tahun 2002.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Bandung

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Download file:

18.Tahun 2002.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pendaftaran Pencari Kerja dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA 17 TAHUN 2002 PENDA...AN DI PERUSAHAAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PD-15-2002.pdf

PERLINDUNGAN - TENAGA - KERJA - INDONESIA - KABUPATEN - CIANJUR - KE - LUAR - NEGERI

2002

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD Kab Cianjur No 66 Tahun 2002

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri

ABSTRAK:

Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja, upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Cianjur berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan daerah.
Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 14 Tahun 1969; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 92 Tahun 2000; Keppres No. 28 Tahun 1990; Keppres No. 29 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 46 Tahun 2000; Keppres No. 36 Tahun 2002; Kepmenaker No. 92/Men/1998; Kepmenaker dan Transmigrasi No. 104-A/Men/2002; Kepmenaker dan Transmigrasi No. Kep.166/Men/2002; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2001; Perda Kab. Cianjur No. 03 Tahun 2001
Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri, yang meliputi: Ketentuan Umum; Program Penempatan TKI; PJTKI; Pelaksanaan Penempatan; Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945; Keppres No. 29 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 46 Tahun 2000
17 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERDA-NOMOR-14-TAHUN-2002.PDF

retribusi-perizinan-lembaga-pelatihan-kerja

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2002/No.29 Seri C 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk menerbitkan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja perlu dilakukan pembinaan terhadap pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-149/MEN/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur pungutan sebagai jasa pelayanan atas bimbingan dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 11 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Abstrak

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download file:

11 2002.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2002

Perizinan Usaha Jasa Pramuwisata

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda no. 11-2002 ttg per...jasa pramuwisata.pdf

perizinan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/NO.11, TLD No.11, LL KOTA PONTIANAK: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Jasa Pramuwisata

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya Pramuwisata wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1990, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.67 Tahun 1996, PP No.25 Tahun 2000, Perda No.9 Tahun 2000, Perda No.3 Tahun 2001
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BENTUK USAHA DAN PENGUSAHAAN; PERIZINAN; KEWAJIBAN; PENCABUTAN IZIN; PEMBATALAN IZIN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman dan 2 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.