Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1996

Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_24 TH 1996.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2006

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pegadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Download :
Keputusan_Presiden_No_24_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021

Pelayanan Advokasi Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 06/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download :
PermenPUPR_24_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 25 Tahun 2022

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERBUP NO. 25 BANTUAN HUKUM 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2012

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan;Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2012/NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Produk Hukum Daerah;Peraturan Daerah;Peraturan Gubernur Dan Peraturan Bersama gubernur;Jenis Huruf Dan Penulisana Halaman;Kertas Khusus;Penomoran dan Autentifikasi;Pendokumentasian;Ketentuan Lain-lain;Pengagandaan Dan Penyebarluasan;ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.
20 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1957

Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Territorium IV

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 2006

Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_No_25_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perbup 25 2018 kab magelang.pdf

Abstrak

pelayanan-hukum

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD No.25/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pembentukan produk hukum daerah, penyebarluasan produk hukum, kajian dan evaluasi produk hukum, serta layanan bantuan hukum dan hak asasi manusia. bahwa agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara komprehensif perlu melakukan integrasi pelayanan hukum dengan aparat penegak hukum dan instansi vertical.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Mengatur Pelayanan bidang hukum yaitu : Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan Bidang Hukum, Penerima Layanan Bidang Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2010

Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
89pb262010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1948

Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam keadaan bahaya

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PP No 26 Tahun 1948 -kumham.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 1948.