Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 25 Tahun 2022

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM. Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktuwaktu diminta oleh Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pegunungan Bintang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Oksibil

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

12 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

12 Agustus 2022

Sumber

BD 2022(28) : 20 Hlm

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Bidang

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 25 BANTUAN HUKUM 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan-bantuan hukum-masyarakat miskin

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2022(28) : 20 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum, bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang –undang nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Monor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Monor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM. Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktuwaktu diminta oleh Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 25 Tahun 2022

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT