Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2012

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Produk Hukum Daerah;Peraturan Daerah;Peraturan Gubernur Dan Peraturan Bersama gubernur;Jenis Huruf Dan Penulisana Halaman;Kertas Khusus;Penomoran dan Autentifikasi;Pendokumentasian;Ketentuan Lain-lain;Pengagandaan Dan Penyebarluasan;ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

25 April 2012

Tanggal Pengundangan

01 Mei 2012

Tanggal Berlaku

01 Mei 2012

Sumber

BD.2012/NO.25

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 785 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Gubenur Nomor 25 tahun 2012.doc

Preview

Download

Peraturan Gubenur Nomor 25 tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Hukum Acara dan Peradilan;Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2012/NO.25
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008. Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Produk Hukum Daerah;Peraturan Daerah;Peraturan Gubernur Dan Peraturan Bersama gubernur;Jenis Huruf Dan Penulisana Halaman;Kertas Khusus;Penomoran dan Autentifikasi;Pendokumentasian;Ketentuan Lain-lain;Pengagandaan Dan Penyebarluasan;ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012. 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521