Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan
perangkat d aerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
dan dipimpin oleh Camat;
bahwa Camat sebagai perangkat daerah mempunyai,
kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah
lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi;
bahwa Camat berperan sebagai kepala wilayah yang
memiliki wilayah kerja tertentu, dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
tugas pemeritahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat oleh Camat di wilayah kerja Kecamatan,
Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan rumah
jabatan bagi Camat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Ketentuan Menempati Rumah
Jabatan Camat;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Peme rintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan S upati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Supati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat
yang meliputi
Kewajiban Menempati Rumah Jabatan Camat Dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas , Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Kontruksi Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jamkesmas Dan Jamkesda Bagi Peserta Pemegang SKTM Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD.2011/No.43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diubahnya organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
48 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 43 Tahun Tahun 2011
Perbup Kab. Sukoharjo No. 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.
Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Sukoharjo dicabut.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2011 telah ditetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam m Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu
mengatur Petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Meneteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Carta Penagihan; Pengahpusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 / MENKES /SK/ X / 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten / Kota ditegaskan bahwa Kabupaten / Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai
Standar Pelayanan Minimal ;
bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukan dengan
adanya standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang harus disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan , serta indikator - indikator dan target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
bahwa dengan belum tersedianya indikator - indikator kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang, sebagai dasar untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang kepada masyarakat , maka dipandang perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Standar Pelayanan Mninimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan P-emerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MENKES / SK / Ill / 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 / MENKES / SK / X /2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / MENKES /SK/ I/ 2004; Peraturan Daerah Kebupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang yang meliputi
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di RSUD Ambarawa, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang dicabut.
73 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
