Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, LD Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan
Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan Penggunaannya, perlu melakukan penyesuain
atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2024; Permendagri No. 32 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri No. 99 Tahun
2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 110 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun
2021; Perda Kabupaten Pandeglang No. 5 Tahun
2023.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun
2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun
2023.
22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tangerang No. 4 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2023; Perbup Tangerang No. 97 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Perbup Tangerang No. 43 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Perbup Tangerang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2023; Perbup Tangerang No. 61 Tahun 2023 tentang Teknis
Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan Perbup Tangerang No. 62 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pemerintahan karena adanya perubahan regulasi yang lebih tinggi, sehingga ketentuan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabuparen Kerinci.
UU No.58 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.113/PMK.05/2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.29 Tahun 2016; Perda Kab. Kerinci No.4 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup dan prinsip perjalanan dinas; perjalanan dinas; biaya perjalanan dinas; pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2024.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Kerinci No.4 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Kab. probolinggo Tahun 2024 Nomor 8 Seri G; https://jdih.probolinggokota.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan pangan
Kabupaten Probolinggo.
Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Probolinggo. memuat kelas, kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi; wilayah kerja; penganggatan dan pemberhentian; tata kerja; jabatan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NO 203 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kab. Tebo serta menjalankan program mikro ROAD MAP Birokrasi Nasional, telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 203 Tahun 2020 tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi pemerintah Kab. Tebo Tahun 2020-2024;
b. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan paratur negara dan reformasi birokrasi 25 Tahun 2020 tentang Road MAP Reformasi Birokrasi pemerintah Kab. Tebo Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan bupati tebo No 203 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Kab. Tebo Tahun 2020-2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menentapkan peraturan bupati tebo tentang perubahan atas peraturan bupati tebo No 203 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Tebo Tahun 2020-2024;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 tahun 2018; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 3 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab. Tebo No 3 Tahun 2007 telah diubah peraturan daerah Kab. Tebo No 3 tahun 2014; Peraturan daerah Kab. Tebo No 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati tebo No 12 Tahun 2022;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4),
Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022;
Materi Pokok: Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Tim Pengawas Prizinan Berusaha; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran: 4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah
Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur
Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Majene;
b. bahwa penataan Organisasi dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi kerja pada Perusahaan Daerah Umum
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene dalam rangka
terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara
berkesinambungan:
c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Majene tentang Struktur Organisasi
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.54 Tahun 2017; Perda Majene No.4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Perda Majene No.12 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Struktur Organisasi; Organ Kepengurusan; Bidang dan Bagan; Sekretaris dan Komite; Tata Kerja Organisasi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boyolali No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Sosial Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja
pada perangkat daerah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten
Boyolali dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Sosial Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2021 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toli-Toli Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelru menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Nilai sewa reklame;
b. Masa Pajak; dan
c. Perhitungan pajak reklame;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 1A Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 1A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
5 Halaman; Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas;
b. pembayaran; dan
c. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini mulai
berlaku,
Peraturan
Bupati
Nomor 13
Tahun
2023
tentang
Teknis
Pemberian
Tunjangan
Hari
Raya
dan Gaji
Ketiga
Belas
Yang
Bersumber
Dari
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
2023
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
