TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan laboratorium, perlu melakukan peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Peninjauan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung, Bupati berwenang melakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bangunan di wilayah Daerah agar dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan sesuai fungsinya serta terw'ujudnya kepastian hukum;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekelaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4
Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perizinan Air Tanah di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, junto Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Air Tanah Di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, perizinan dan rekomendasi teknis, hak dan kewajiban pemegang izin, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karenanya rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu ditindak lanjuti dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal bagi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 228/Menkes/ SK/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; 4. Pelaksanaan; 5. Penerapan; 6. Penerapan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
43 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 16 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021.
Materi pokok : Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengelolaan Informasi Perizinan Berusaha, Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pelaksanaan Pengendalian, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Permohonan Dan Pemberian Surat Keterangan Intan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akurasi data produksi dan
pemasaran intan scrta tertib aclministrasi dalam
ivlayanan pengelotaan usaha pertambangan intan di
Banjarbaru, winks setiap intan yang didapat
daniatau dipasarkan perlu didokumentasikan
melalui Sural Knew-wan Intan; bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang
Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Miaow Nomor
336 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyampaian
dim Pemberian Surat Keterangan Intan, sudah tidak
releyan lagi; bahwa berdasarkan pertunbangam sebagaimana
dimaksud huruf a clan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarbaru;
Undung - Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pcraturan Pcmerintah Nomor 25 Tabun 2000; Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Perelman Menten Perdagangan Nomor 10/mDAG/PER/0/2005; Keputusan Menten Perdagangan Nomor 225/tnDAG/KEP/7/2005; Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/mDAG/KEP/8/2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tabun
2007.
Peraturan Walikota tentang Prosedur Permohonan Dan Pemberian Surat Keterangan Intan yang berisi; Ketentuan Umum; Prosedur Permohonan Surat Keterangan Intan; Pemberian SKI; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Timor Tengah Selatan secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah-langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah; bahwa berdasarkan analisa kebutuhan, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak memiliki dokter yang menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal; bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap perlu diatur pelaksanaannya untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
UU No. 69 Tahun 1958; UU 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 340 Tahun 2010; Permenkes No. 7 tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nom. 5 Tahun 2016;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan; Bab III Pengangkatan Kembali Dokter sebagai PTT; Bab IV Hak dan Kewajiban; Bab V Pemberhentian; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Untuk Penduduk Kabupaten Pangandaran Yang Merupakan Peserta BPJS Dan Penduduk Miskin Yang Belum Menjadi Peserta BPJS Di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
