Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.250 peraturan dalam 0,059 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 83 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Abstrak

Desa

Download file:

perbupno.83tahun2022.pdf

desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2022 Nomor 83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Download file:

82.perubahanperbup59tahun...ntetapkepaladesa.pdf

Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2022/No.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;bahwa untuk mendukung kinerja Kepala Desa perlu dipertimbangka kenaikan besaran tunjangan Kepala Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020;. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

Abstrak

Desa Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NO.82 TAHUN 2022.pdf

peran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

a bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gyzi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gSzi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada d" anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.OO0 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa/kelurahan, perlu disusun pedoman bagt Desa/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurtrf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tarlrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentar.g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peratural Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 18 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2Ol7 tentatg Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2l tentang percepatan penurunan stanting ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2O2l Nonor 1721; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); 12. Peratural Menteri Kesehatan Nomor 2269IMENKES/PER/XI/2011 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20 16 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149); n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keualgan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 159); D" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.O7 12019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaal Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); '8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayan Masyarakat Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2721; 'A. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2O2l tentang rencana aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting Indonesia Tahun 2O2I Tahun 2021) - -4 2024 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 'b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ll Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 1 1); n. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB V PELAKU DAN PERAN PELAKU KONVERGEN PENURUNAN STUNTING BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB VII KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN BAB VIII PELAKSANAAN PENCEGAHAN STUNTING BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
36 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Batas Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 82 TAHUN 202...UNG PALAS TENGAH.pdf

PENETAPAN BATAS DESA - desa TANJUNG BUKA - KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah untuk memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah serta menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Luas wilayah administrasi Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah ±47.895,98 Ha. Batas wilayah Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Salimbatu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sajau Hilir, Desa Sajau, Desa Tengkapak, Kelurahan Tanjung Selor Timur dan sebelah barat berbatasan dengan SP 1 Tanjung Buka Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Hilir dan Desa Salimbatu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan ini terdiri dari 11 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 10 dan Lampiran hal 12)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN - TAHUN 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2022 (82) : 17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Materi penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 81 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng

Abstrak

Desa

Download file:

perbupno.81tahun2022.pdf

desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2022 Nomor 81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa

Download file:

1621-1624.pdf

pengangkatan dan pemberhentian - perangkat desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2022/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi guna kesejahteraan masyarakat di desa; bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu disusun pengaturan mengenai pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Bab III Serah Terima Jabatan Bab IV Pembiayaan Bab V Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa Bab VII Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa Bab VIII Mutasi Jabatan Perangkat Desa Bab IX Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Bab X Staf Perangkat Desa Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 dicabut.
95 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 81 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Muna No. 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Download file:

PERBUP NO.81 THN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 81

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. Bahwa berhubung terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1).
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 48).

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 48).
Jumlah Halaman 6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 80 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng

Abstrak

Desa

Download file:

perbupno.80tahun2022.pdf

desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2022 Nomor 80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2019

Download file:

Perbup Tegal 80_2022.pdf

belanja bantuan keuangan - pemerintah desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2022/NO.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa mendasari ketentuan terkait belanja bantuan keuangan pada Bab II Huruf D nomor 5 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang tata cara teknisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 dicabut.
27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT