Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk
memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan
berusaha di Indonesia; bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel perlu menerapkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistem Aplikasi; Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik; Tanda Tangan Elektronik; Dokumen Elektronik; Keadaan Kahar; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
13 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup No 51 Tahun 2017 ttg Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 15 Tahun 2018.
Materi Pokok : Pernyataan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA DINAMIKA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN, DAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN SERTA MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN PADA MASYARAKAT PERLU DILAKUKAN PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN UNTUK MENINGKATKAN MENINGKATKANN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG;
BAHWA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERPRES NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU; PERLU MERUBAH PERBUP TENTANG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN PASAL 1; PASAL 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELANAYAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMKAB TULUNGAGUNG TELAH DIATUR DALAM PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID;
BAHWA SEHHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, MAKA TERHADAP PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tım
Kerja Pertımbangan
Pembangunan
Dan
Pelayanan
Publık
Kabupaten
Muara
Enım
ABSTRAK:
Dalam rangla menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan Pasat 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang antara lain adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pertimbangan yang bertugas antara lain memberikan saran, masukan, pertimbangan dan menganalisa kebijakan yang akan dilakukan Bupati dan wakil Bupati dalarn upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain tim kerja pertimbangan pembangunan dan pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik.
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
c. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu
adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 14 Tahun 2008
3. UU No. 37 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 5 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. UU No. 30 Tahun 2014
8. PP No. 65 Tahun 2005
9. PP No. 96 Tahun 2012
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Perpres No. 76 Tahun 2013
12. Permenpan No. 15 Tahun 2014
13. Perda No. 8 Tahun 2016
Maksud dan tujuan pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya batasan dan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, ditetapkan pembina, penanggungjawab dan penyelenggara. Penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2001.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang WNoamor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Deerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 41 (empat puluh satu) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Organisasi; Standar Dan Tarif Layanan; Pengelolaan Keuangan LPP Lokal; Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:
Penyelenggaran peternakan dan kesehahan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan dan demi peningkatan kesehatan masyarakay sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya pangan perlu dilakukan melalui usaha yang terarah pada terpeliharanya kesehatan hewan, manusia, tumbuhan dan lingkungan hidup sesuai tuntutan kehidupan masyarakat. Dan untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha peternakan dan kesehatan hewan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat, dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK. 140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Objek dan Subjek Izin; Bab III Perizinan; Bab IV TDUP; Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
58 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
