Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif, berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas Evaluasi Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil
Penumpang Umum yang dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait, DPC. Organda dan Pengusaha Angkutan Pedesaan Kabupaten Deli Serdang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Tarif Angkutan
Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun 1956; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Besaran Tarif Angkutan Pedesaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak dalam Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Daerah. Pada peraturan ini dibahas mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, kelembagaan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Peraturan ini terdiri dari 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di
Kabupaten Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa.
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
24 Hlm dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga secara efektif dan
efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan
bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022; bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan
transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan
kepada Pemerintah Desa untuk biaya pemilihan Kepala
Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, perlu
mengatur pedoman pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, dan pelaporan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan
Kepala Desa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemilihan Kepala Desa
Bab III Biaya Pemilihan Kepala Desa
Bab IV Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau,
maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum
dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat
dan disesuaikan secara proporsional; bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak bersubsidi yang mulai berlaku pada tanggal 3
September 2022, maka Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota dan
Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga perlu
dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Kota dan
Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 218.K/Mg.01/Mem.M/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Besaran Tarif
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Tahun 2022 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2022
PEDOMAN - BANTUAN - KEUANGAN - INFRASTRUKTUR - DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemda Kab. Bogor, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Kab. Bogor, Pemkab Bogor telah membentuk Perbup Bogor No. 83 Tahun 2020 Dan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan efektivitas perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendes, PDTT No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 123 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 23 Tahun 2022; Perbup No. 113 Tahun 2021; Perbup No. 116 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bantuan Keuangan, Prioritas Bantuan Keuangan, Tim Verifikasi, Perencanaan Dan Penganggaran Bantuan Keuangan, Penetapan, Mekanisme Penyaluran Pencairan Penggunaan Dan Pelaksanaan, Perubahan Usulan Lokasi Kegiatan, Sisa Anggaran Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Evaluasi Pengawasan Dan Pembinaan, Petunjuk Teknis, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin konsistensi pelaksanaan ketentuan
mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi serta untuk menjamin kelancaran proses
perencanaan di desa, perlu mengubah Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021;
Peraturan Bupati in mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 diubah.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
