Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam usaha peningkatan kesejahteraan buruh
tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten
Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, salah satu kegiatan yang dibiayai dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu pemberian
bantuan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh
pabrik rokok berupa bantuan langsung tunai; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan
kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik
rokok berupa bantuan langsung tunai perlu menyusun
petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani
tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau
Buruh Pabrik Rokok Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penganggaran
Bab III Kriteria Penerima BLT DBHCHT
Bab IV Mekanisme Pengolahan Data Calon Penerima BLT DBHCHT
Bab V Besaran dan Jangka Waktu BLT DBHCHT
Bab VI Penyaluran BLT DBHCHT
Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kedokteran di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa beasiswa diberikan untuk mendukung Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewujudkan
kesejahteraan dan meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
b. bahwa beasiswa S-1 Jurusan Kedokteran diberikan kepada
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan
setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani
masyarakat sebagai tenaga medis di wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Perbup ini terdiri atas 3 Bab dan 14 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Beasiswa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2022.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2011
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sumedang No. 55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pembiayaan perolehan rumah, perlu menugaskan Badan Usaha Milik Daerah terkait dalam penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah yang terjangkau, tertata dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 stdd Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.
PERGUB ini mengatur mengenai penugasan, dukungan pemerintah daerah, pendanaan, penyediaan tanah, keadaan kahar (force majeure), pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan BUMD terkait penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Bencana Kekeringan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa adanya permohonan dari beberapa camat di
Kabupaten Temanggung untuk bantuan air bersih akibat
kemarau panjang di tahun 2009, maka perlu penanganan
secepatnya; bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya
bencana kekeringan yang mengakibatkan masyarakat
kesulitan memenuhi air bersih untuk keperluan sehari-hari di
beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Temanggung, maka
perlu melakukan draping air bersih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penetapan Keadaan Darurat
Akibat Bencana Alam khususnya Musibah Bencana
Kekeringan di Kabupaten Temanggung Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung Tahun 2009 berupa kekurangan air bersih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 51 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan
kebutuhan yang mendesak, sebab dukungan dan respon
terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan
potensi munculnya persoalan sosial di mas a depan sehingga
diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih
efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik, maka
perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Kabupaten Jombang.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penye1enggaraan
Kesejahteraan Sosial.
Menetapkan pedoman pelaksanaan perindungan kesejahteraan sosial anak di daerah Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:
Bahwa semakin meningkat permasalahan sosial yang berdampak sangat luas terhadap perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga perlu penanganan secara terpadu, terarah, komprehensif, berkelanjutan dan profesional; bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak terhadap rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Penyandang Permasalahan Sosial;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.4 Tahun 1979, UU No.5 Tahun 1997, UU No.39 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2009, UU No.35 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 1980, PP No.25 Tahun 2011, PP No.39 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Permensos No.08 Tahun 2012, Permensos No.16 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran; Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Luar Panti Bagi PMKS; Jejaringan Kerja; Pembiayaan; Peran Masyarakat; Evaluasi dan Supervisi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 56 (lima puluh enam) halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Pati, yang merupakan daerah rawan bencana maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pati;bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/sj tanggal 31 Juli 2009, disebutkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 22 Tahun 2007; PERPRES Nomor 8 Tahun 2008; PERPRES Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat