Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunisasi , insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSU Nurdin Hamzah, dipandang perlu memberikan imbalan jasa pelayanan serta renumerasi yang dialokasikan secara proporsional dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan di RSU Nurdi Hamzah;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menerapkan Perbup tentang Pengelolaan dan Penerimaan Jasa Pelayanan pada RSU Nurdin Hamzah
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 10 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Penerimaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, meliputi: Alokasi Pembagian; Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pembagian dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2013.
5 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 19 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.106 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2012 harus digunakan untuk tahun 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alokasi Dana Hibah Untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLPBK) Kota Banjarmasin Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dikondisikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat
dengan menyerap esensi Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) perlu keberlanjutan
dengan Program Pemberdayaan Daerah Pemberdayaan
Masyarakat (PDPM) dengan mengoptimalkan pemberian
dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa untuk lebih memacu korsa dan rasa keswadayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dana hibah dan kriteria dan pemanfaatan Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLPBK) di Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Alokasi Dana Hibah Untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Reklikasi PLPBK) Kota Banjarmasin Tahun 2013 Dengan Sistematika; Ketenuan Umum; Tujuan Replikasi PLPBK; Lokasi Sasaran dan Strategi Pelaksanaan; Keluaran dan Komponen Replikasi LPBK; Keikutsertaan Dalam Program Replikasi PLPBK; Penyiapan Keikutsertaan Dalam PLPBK Dan Prosedur Menerima Replikasi PLPBK; Capaian Replikasi PLPBK; Tahapan dan Proses Replikasi PLPBK; Lokakarya dan Orientasi; Prinsip-Prinsip Pengelolaan; Penetapan Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan; Pengembangan Replikasi PLPBK Dan BKM Penerima Alokasi BLM Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 19, jdih.lkpp.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 19 Tahun 2013
Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja UPT PBB Dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2013/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja UPT PBB Dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas UPT PBB dan BPHTB pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan
tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPT PBB dan
BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu
dalam bentuk peraturan bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT PBB dan
BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008; dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini Memuat tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Sistematika;
KETENTUAN UMUM; TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPT PBB DAN BPHTB; TATA KERJA; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
