PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KAB. DEMAK-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2022/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak, perlu pengaturan
mengenai penyelenggaraan satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak;
c. bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak sangat dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Demak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai ketertiban Umum; Pengorganisasian; Tugas, Hak, dan Kewajiban; Pemberdayaan; Peningkatan Kapasitas; Pembinaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor
4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021
terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 34 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip, Azas,
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
11 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022
ketentraman - ketertiban umum - pelindungan masyarakat
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2),
Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (8), Pasal 16
ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bab III Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bab IV Penyelenggaraan Linmas
Bab V Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan Satlinmas
Bab VI Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas
Bab VII Pembinaan
Bab VIII Pelaporan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022
KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas,
daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat,
menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas
nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah
Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi
antar aparat unsur intelijen secara profesional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b
tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib,
terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 2 Tahun 2002, UU No 3 Tahun 2002, UU No 16 Tahun 2004, UU No 34 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 6 Tahun 1988, PerMendagri No 11 Tahun 2006,, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Keputusan Mendagri No 131 tahun 2003, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Pcraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam
situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi
dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2018; Permendagri No 10 Tahun 2009; Permendagri No 44 Tahun 2010; Permendagri No 42 Tahun 2017; Peremndagri No 26 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan, pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayan satuan perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas, tugas, hak dan kewajiban, pembinaan, pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyebutkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya, serta melaporkan terjadinya kebakaran dan melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran. Bahwa untuk meningkatkan layanan pelaksanaan pemdaman dan pengendalian kebakaran melalui pemberdayaan sumber daya secara terpadu, serta sebagai upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan terhadap kejadian kebakaran dan keadaan darurat lainnya, maka perlu peningkatan peran serta dari perusahaan-perusahaan pemilik unit layananan pemadam kebakaran sebagai Tanggung Jawab Sosial dan lIngkungan Perusahaan (TJSLP).
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 20 Tahun 2011 tentang RUmah Susun sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara; Uu No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan; UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; Pp No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan keanggotaan SATKAR TARU serta pelaksanaan SATKAR TARU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis
dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan,
ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial dan
kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan
masyarakat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019
tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Bupati menetapkan
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Tata Kelola Satuan Pelindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tugas, Hak dan Kewajiban, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
