UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA PADA DINAS PAIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dinas Pariwata dan
Kebudayaan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan
kebudayaan khususnya pada sarana pariwisata diperlukan adanya
kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai
acuan dalam pengelolaannya
UU No.8 Tahun 1974, UU No.6 Tahun 1991, UU No.32 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2009, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.36 Tahun 2010, PERDA No.6 Tahun 2008, PERDA No.13 Tahun 2008
Peratuan Bupati Tentang Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Sarana Pariwisata Pada
Dinas Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupten Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 50 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 50 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012
PERBUP Kab. Sumedang No. 54 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Audiovisual, Kartografi Dan Kearsitekturan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa penciptaan arsip audiovisual, kartografi dan kearsitekturan mengalami peningkatan, sehingga perlu diantisipasi pengelolaan dan perawatan secara lebih intensif agar arsip tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal; bahwa maksud pengolahan dan pemehiharan
arsip tersebut adalah mengatur arsip audiovisual, kartografi dan kearsitekturan dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat arsip terscbut serta merawat atau/memelihara baik fisik maupun informasinya; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Audiovisual, Kartografi dan Kearsitekturan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2004; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Pengelolaan Arsip Audiovisual, Kartografi dan Kearsitekturan
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2011.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2011
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2011/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
bahwa kondisi pelayanan bidang air minum dan penyehatanlingkungan masih sangat kurang dikarenakan bidang air minum dan penyehatan lin~kungan belum menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga kurang dapat mendukung pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Millennium
(MDGs); bahwa diperlukan rencana untuk mengoperasionalkan strategi daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL
Bab III Pelaksanaan RAD AMPL
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
Bab V Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan RAD AMPL
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 50 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak
Hotel.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Batang Hari No. 7 Tahun 1986; Perda Kab. Batang Hari No. 16 Tahun 2008; dan Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan pajak; tata cara
pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT; Tata cara pendaftaran dan pendataan yang terdiri dari pendataan dan pendaftaran;
Tata cara penetapan besarnya pajak terutang: Surat tagihan pajak: Tata Cara
Pembayaran; Pembukuan dan pelaporan; Tata cara penagihan tunggakan;
Kedaluwarsa penagihan; Pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan
penghapusan; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Pemeriksaan
Audit/Pajak Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
