Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Diubah dengan
  1. PMK No. 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi
Download file:
PMK Nomor 70 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 70 Tahun 2010 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 244/PMK.07/2011 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
PMK Nomor 245 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mengubah
  1. PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan
Download file:
PMK Nomor 248 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2010
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Diubah dengan
  1. PMK No. 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  2. PMK No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Mengubah
  1. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  2. PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Download file:
PMK Nomor 22 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.
Download file:
PMK Nomor 81 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan
Download file:
PMK Nomor 106 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 115 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 246 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.0/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT ENJINIRING Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Download file:
PMK Nomor 58 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.010/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Mengubah
  1. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Download file:
PMK Nomor 161 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan