Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
Mengingat : . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 , . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 , . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Repu blik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024, . Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Jumlah halaman : 30 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2024
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD.2024/NO.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan serta penjabaran Struktur organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2024
Perbup Kab. Banggai Laut No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek yang dapat menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka Pergeseran Anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
bahwa Laporan Penyaluran DAU yang ditentukan Penggunaan.nya dilaporkan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam hal ini Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja bagian DAL; yang ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan. Peraturan. Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023. Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 110 Tahun 2023; Perda Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2022; Perbup Banggai Laut Nomor 17 Tahun 2023; Perbup Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024.
15 Halaman; Lampiran 21 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, telah dilaksanakan proses penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;bahwa guna mengoptimalkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penyesuaian sistem kerja;bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk melakukan pengaturan sistem kerja;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MEKANISME KERJA;PROSES BISNIS;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
26 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata cara pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dan Metode Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
bahwa Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026, perlu penyesuaian kebijakan dalam dokumen Road Map Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026 sehingga dilakukan perubahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 2022-2026 khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 2022-2026
3 Halaman; Lampiran 49 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian atas penerimaan daerah dan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, penyesuaian atas belanja pegawai serta usulan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan
pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah
Kabupaten Semarang, perlu diatur Penomoran Kendaraan
Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang; bahwa nomor kendaraan dinas pejabat pemerintah di
Kabupaten Semarang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di
Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang
ada sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perkotaan Dan Perdesaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi clan
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi clan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Hal pokok yang diatur:
1. Dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan PBB-P2
2. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak
3. Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
4. Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2
5. Tata Cara Penundaan Pembayaran PBB-P2
6. Aplikasi Pendukung Pemungutan Pajak
7. Insentif Pemungutan Pajak
8. Tata Cara Pemeriksaan PBB
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2024
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - TAHUN - 2025
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024/Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2022; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Isi dan Uraian RKPD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
