Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting di perlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat melalui upaya pencegahan dengan cara percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama pada 1000 hari pertama kehidupan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 42 Tahun 2013, Inpres No. 1 Tahun 2017, Permenkes No.2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No. 26 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 21 tahun 2015, PermendesPDTT No. 19 Tahun 2017, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pilar Penanganan Stunting
3. Kegiatan
4. Pendekatan
5. Edukasi, Pelatihan, Penyuluhan Gizi, dan Pola Asuh Anak
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Kelembagaan
8. Pemetaan sasaran wilayah penurunan stunting
9. Peran serta Pemerintah Nagari
10. Peran Serta Masyarakat
11. Pencatatan dan Pelaporan
12. Penghargaan
13. Pendanaan
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIAYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Berdasarkan perimbangan kondisi geografis, sarana transportasi dan tingkat keterjangakauan, wilayah Kabupaten Lombok Timur di beberapa kecamatan masih termasuk dalam kategori terpencil; dalam rangka meningkatkan kinerja dan cakupan pelayanan kesehatan terutama promotif, preventif dan pelaksanaan akreditasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, perlu ditetapkan Kategori Wilayah Puskesmas dan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur;
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Permenkes Nomor 90 Tahun 2015
Permenkes Nomor 3 Tahun 2019
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 11 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didasarkan atas kebutuhan dan kondisi masyarakat serta wilayah kerja, Puskesmas dibagi dalam beberapa kriteri berdasarkan keadaan geografis, jarak tempuh dan tingkat kesulitan Medan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017.
Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 34 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LEBONG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebong Tahun 2016
ABSTRAK:
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lebong dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945,
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 39 TAHUN 2003,
UU NO 18 TAHUN 2008,
UU NO 23 TAHUN 2014,
UU NO 81 TAHUN 2012.
UU NO 97 TAHUN 2017
PERMENLHK P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
ARAH JAKSTRADA,
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA,
PENDANAAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana
Bantuan
Operasıonal
Kesehatan
Kabupaten
Musı Rawas
Tahun
2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O19 tentang petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfrsik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, pedu
menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.
UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;
Petunjuk Teknıs Penggunaan Dana Bantuan Operasıonal Kesehatan Kabupaten Musı Rawas Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 34 Tahun 2019
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak beserta perubahannya; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka tertib administrasi izin operasional Puskesmas serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Puskesmas, Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak beserta perubahannya perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, persyaratan, kategori puskesmas, perizinan dan registrasi puskesmas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2019
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN LEBONG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Perda Lebong No. 02 Tahun 2018
UU No.9 Tahun 2967
UU No. 23 Tahun 2002
UU no 32 Tahun 2009
UU No. 36 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 19 Tahun 2003
PP No. 109 Tahun 2012
Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005
Peraturan Bersama Menkes No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan Mendagri No. 7 Tahun 2011
Permenkes No. 71 Tahun 2015
Kepmenkes No. 1479 Tahun 2013
Perda Lebong No. 2 Tahun 2018
mengatur mengenai Kawasan tanpa rokok di lebong untuk meningkatkan kesehatan dan ketertiban di kabupaten lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi sehingga masih dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia;
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada seribu hari kelahiran (HPK)dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu peraturan mengenai Aksi Konvergensi Daerah di Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Konvergensi Prograrri/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes / Perl /II/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XlI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG AKSI KONVERGENSI PROGRAM/KEGLATAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019-2021, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
3. RUANG LINGKUP
4. KELEMBAGAAN
5. PELAKSANAAN
6. PEMBIAYAAAN
7. KEMITRAAN
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa penyakit tidak menular seperti penyakit kanker, penyakit gangguan metabolisme, penyakit degeneratif, gangguan mental dan kecacatan fisik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar cenderung meningkat baik angka kesakitan maupun angka kematian, untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian perkembangan penyakit dimaksud antara lain melalui deteksi dini. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
