Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2021/ No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang meliputi: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan adanya acuan yang digunakan sesuai petunjuk
teknis dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana, sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 303/PER/E1/2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; mekanisme perencanaan, penghitungan kebutuhan; mekanisme pengendalian alokon; pelaporan; sumber pendanaan pelaksanaan pendistribusian alokon dan penyelenggaraan pelayanan KB; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 61 Tahun 2021
PEDOMAN - TEKNIS - KEGIATAN - YANG - DIBIAYAI - DARI - DANA - DESA - DI - KABUPATEN - MAJALENGKA - TAHUN - ANGGARAN - 2022
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD 2021/61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Majalenka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 41 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 47 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
3. Analisis Standar Belanja (ASB);
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari insvestasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan; Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit; Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 60 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar operasional prosedur pleayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tulungagung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dengan cara mewujudkan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang efisien,
efektif dan berkualitas pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 6. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2021; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017; 10. Peraturan
20 Tahu n
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
2016; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
6 Tahun 2018 ; 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun
2019
Materi pokok: mengatur mengenai Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan manfaat; jenis pelayanan dan perizinan; standar operasional prosedur pelayanan perizinan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah untuk Siswa Baru SD/MI dan SMP/MTS Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan memberikan bantuan pakaian seragam sekolah gratis untuk siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021; PEMERNDIKNAS No. 45 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 12 Tahun 2020; PERBUP No. 97 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pengadaan, penyaluran, tugas dan tanggung jawab, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan, sanksi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Masa Transisi Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Nomor 17 dan pasal 347 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021. Pedoman pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung akan menjadi salah satu pengaturan Bangunan Gedung yang diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah engan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 2021; perda Kab Karanganyar No 6 Tahun 2012; Perbup Karanganyar No 101 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Masa transisi pelayanan IMB diubah menjadi PBG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bantuan Sosial, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 631
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021, perlu menetapkan PERBUP
PERNUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk; bidang pelayanan dan pencatatan sipil; bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan pada Disdukcapil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah pertauran mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
18 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
