Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (universal access) Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kutai Barat, agar program nasional sebagaimana dimaksud dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.16 Tahun 2005;dan, PP No.42 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL 2019-2021, Pelaksanaan RAD AMPL, Pemantauan dan Evaluasi, Penyampaian Pendapat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat menghambat upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.36 Tahun 2009
UU No.18 Tahun 2012
UU No.23 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No.69 Tahun 1999
PP No.28 Tahun 2004
PP No.33 Tahun 2012
PP No. 18 Tahun 2016
Perpres No. 42 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permenkes/OT.140/7/2010
Permendagri No.63 Tahun 2010
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :2269/MENKES/PER/XI/2011
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No.88 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2015
Permendagri 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan No.51 Tahun 2016
Perda Bengkulu Utara No. 14
Perbup Bengkulu Utara No.50 Tahun 2018
Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakatdan kualitas sumber daya manusia dan Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - PERTANGGUNGJAWABAN - KEGIATAN - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - (BOK) - SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan bentuk pertanggungjawaban pengeIolaan keuangan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan sampai ke tingkat puskesmas serta mempeIjelas pemahaman terhadap semua peraturan yang ada ten tang petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan (BOK);
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, perlu dibuat Peraturan Bupati lebih detil khususnya petunjuk teknis pertanggungjawaban kegiatan Bantuan OperasionaI Kesehatan bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan operasional di Iapangan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di puskesmas;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kaIi diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 55 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;Prmenddagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 ;permengadri No 38 Tahun 2018;Permendagri No 3 Tahun 2019;Perbup No 62 Tahun 2008;Perbup No 18 Tahun 2017; Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67/KPTSBPKAD/2017 ;Perbup No 85 Tahun 2018;Perbup No 118 Tahun 2018;Perda No 9 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PENGORGANlSASlA ,ALURPENCAlRANDANA ,PERTANGGUNGJAWABA,PAJAK,INDIKATORKINERJA,PEMBINAANDANPENOAWAS,RUANOLlNOKU,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya penatausahaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan yang baik dan benar
sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat rnutu,
tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat
serta disiplin anggaran maka perlu pengaturan
mengenai Penatausahaan Keuangan Sadan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Asas dan Prinsip
Bab IV Pengelola Keuangan
Bab V Penatausahaan Keuangan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; bahwa di Kabupaten Wonosobo telah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular sehingga perlu langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen masyarakat secara sistematis dan terencana melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Bab III Unsur Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Bab IV Kelembagaan
Bab V Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang memerlukan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional; bahwa peningkatan kanker payudara dan kanker leher rahim disebabkan karena kurangnya program skrining yang efektif dengan tujuan untuk mendeteksi keadaan sebelum kanker maupun kanker pada stadium dini termasuk pengobatannya sebelum proses invasif yang lebih lanjut;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PELAKSANA KEGIATAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENDANAAN KEGIATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan menindaklanjuti lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumba Tengah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permentan No. 43/Permentan/OT.140/7/2010; Permendagri No. 63 Tahun 2010; Permenkes No. 33 Tahun 2013; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 88 Tahun 2014; Permenkes No. 97 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2015; Permendagri no. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Permenkes No. 51 Tahun 2016; Peraturan Meneteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 11 Tahun 2017; Kep. Menkes No. HK.01.07/Menkes/577/2018
Materi Pokok Terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip dan Pilar Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; IV. Sasaran; V. Kelompok Intervensi; Kegiatan Intervensi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; VII. Strategi Pendekatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; VIII. Kewajiban Pemerintah Daerah; IX. Peran Pemerintah Desa; X. Peran Masyarakat; XI. Penelitian dan Pengembangan; XII. Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat; XIII. Dukungan; XIV. Pengendalian dan Evaluasi; XV. Pembinaan; XVI. Tim Teknis; XVII. Penghargaan; XVIII. Pendanaan; XIX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas di Kab Temanggung, maka untuk kesinambungan pelaksanaan pelayanan kesehatand i Puskesmas diperlukan pengaturan tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Uu No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP no 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 32 Tahun 2014; Permendagri No 61 Tahun2 007; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 59 Tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif layanan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif, tata cara pemungutan, keringanan dan pembebasan tarif layanan, pemanfaatan pendapatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2019
penugasan - pelayanan - kesehatan - pemeriksaan - kesehatan - calon - jamaah - tahap - kedua - atau - lanjutan - kepada - pusat - kesehatan - masyarakat - pada - dinas - kesehatan - di - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2019/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Perda kb. Bogor No. 16 Tahun 2010 berdasarkan ketenuan Paal 6 ayat (3) Permen Kes No. 15 tahun 2016 dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pemeriksa kesehatan calon jamaah haji tahap kedua atau lanjutan serta meleksanakan ketentuan Permen Kes sebagaimana dimaksud dengan Huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Penugasahan Pelayanan Kesehatan Pemerikasaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahap Kedua Atau lanjutan Kepada Pusat Kesehatan Masayarakat pada Dinas Kesehatan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.13 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 tahun2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 13 Tahun 2015; Permen Kes No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan, Tarif Retribusi, Penatausahaan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
