PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITAS BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGA WE CARAM KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi
keija dalam memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan
secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, perlu
didukung dengan kineija dan kualitas tenaga kesehatan
dengan memberikan Insentif dan fasilitas bagi para
tenaga Kesehatan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2011, PERDA No.3 Tahun 2016, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 41 Tahun 2020
Tentang Pemberian Insentif Dan Fasilitas Bagi
Tenaga Kesehatan Di Lingkup Rumah Sakit Umum
Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019; KEPMENDAGRI No.061-5449 Tahun 2019; PERDA Kab. Kep Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep Meranti No.5 Tahun 2021; PERBUP Kep. Meranti No.24 Tahun 2019;
Mengubah besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan mobilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, perlu dilakukan Perubahan dan penyesuaian kembali atas besaran tunjangan perumahan dan transportasi
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahunu 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomot 2 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 5, Pasal 7, Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa tambahan penghasilan pegawai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta terdapat beberapa ketentuan yang perlu disusun kembali penormaannya, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. 20 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 UU No. 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 tahun 2021 tentang tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 24) diubah dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 17 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian uang makan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu diatur tata
cara pemberian uang makan bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uang Makan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang aturan pemberian dan besaran uang makan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan surat Bupati Kolaka Nomor
910/945/2021 perihal Permohonan Penarnbahan Pagu
Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2021 dan Surat
Tanda Setoran Pemerintah Kabupaten Kolaka Pada Bank
Sultra Nomor 478/STS/PPKD/07 /2021 tentang
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
(Tambahan Penghasilan Cadangan) Tahun 2021, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
pembayaran tambahan penghasilan guru Tahun 2021.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
BAB lll
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 54 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola barang milik daerah dalam mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik daerah serta meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 63 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pelalawan No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Insentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN VAKSINASI PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan vaksinasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu diberikan insentif khusus untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten polewali
mandar;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan sesuai dengan proporsional dalam pelaksanaan
pemberian insentif kepada Tenaga Penunjang Non Kesehatan, perlu diatur Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.45 Tahun 1984; UU No.26 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.23 Tahun 2005 ebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. tujuan, Ruang lingkup dan sasaran
b. kriteria Insentif.
c. tata cara pemberian dan besaran Insentif
d. penatausahaan dan pertanggungjawaban: dan
e. pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat 93) PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada memperhatikan PP; bahwa pemberian tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemkab tegal Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 12 Tahun 2021 tentang tambahan PNS di lingkungan Pemkab Tegal dengan mendasarkan pada persetujuan dari Mendagri berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri No 900/1067/keuda tanggal 10 Agustus 2021 hal pemberian persetujuan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemda Semester Kedua Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang tambahan pengahsilan PNS di lingkungan Pemkab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 40 tahun 1985; PP No 7 Tahun 1986; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; Perpres No 52 Tahun 2009; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 54 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran TPP, kriteria pemberian TPP, pemberian TPP, aplikasi e-kinerja dan presensi elektronik, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2021 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
ABSTRAK:
menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 Perda Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Binangun, perlu menetapkan Perbup tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Perda KP Nomor 6 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Penetapan Penghasilan; Penghasilan Dewan Pengawas; Penghasilan Direksi; Jasa Pengabdian Dan Dana Representatif; Penggunaan Laba; Ketentuan Lain lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Halaman: 14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
