Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Se Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilan tetapnya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dan pemberian tunjangan jabatan bagi semua Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka daiam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud perlu adanya pedoman pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan denganPeraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber Dana Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Bab III Prinsip Pemberian Bantuan
Bab IV Prosedur Penyaluran Dan Pencairan Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan
Bab V Pengawasan Dan Pengendalian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Barang Dan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie
Jaya tentang Penetapan Standar Barang dan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat 5 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang, dan BAB IV tentang Ketentuan Penutup, serta Lampiran terkait nama-nama komponen serta harga satuannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
146
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2023
PERBUP Kab. Katingan No. 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertaggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.
PERBUP Kab. Katingan No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemeritah Kabupaten sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nommor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kendaran Dinas dan Pemberian BBM;
3. Kondisi Fisik;
4. Penganggaran dan Pertanggungjawaban;
5. Pelaporan;
6. Larangan; dan
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan, Peraturan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan, Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021
Tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan
pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja;
bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada seluruh b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2021, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021
Mengubah Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 58)
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
peraturan walikota sawahlunto no 58 tahun 2021
peraturan walikota sawahlunto no 14 tahun 2021
4 halaman
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Program Arsip Vital Perpustakaan Nasional
ABSTRAK:
Keberadaan arsip vital merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum pelaksanaan program arsip vital, perlu ditetapkan pedoman program arsip vital di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman program arsip vital di lingkungan Perpustakaan Nasional. Ruang Lingkup Pedoman Program Arsip Vital Perpustakaan Nasional: 1) Asas Pengorganisasian, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip Vital; dan 2) Prosedur pengelolaan, Perlindungan, dan Pengamanan Arsip Vital.
CATATAN:
Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Lampiran File; 36 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 14, BN 2023 (756): 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menetapkan "Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 108 Tahun 2016; Permendagri no 90 Tahun 2019; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Kepmendagri No 50 Tahun 2020; Perda Muaro Jambi No 10 Tahun 2016; Perda Muaro Jambi No 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Muaro Jambi No 1 Tahun 2021; Perbup No 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 110 Tahun 2021.
PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik, diperlukan adanya standar
pelayanan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan
perizinan dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efisien,
dan terpadu; bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta
menindaklanjuti hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2022 diubah.
170 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendatpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) bab 11 (sebelas) Pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
