Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Se Kabupaten Karanganyar
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDi dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber Dana Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bab III Prinsip Pemberian Bantuan Bab IV Prosedur Penyaluran Dan Pencairan Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bab V Pengawasan Dan Pengendalian Bab VI Ketentuan Penutup
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Se Kabupaten Karanganyar
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Karanganyar
Nomor
14
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2011
Tempat Penetapan
Karanganyar
Tanggal Penetapan
01 Januari 2011
Tanggal Pengundangan
01 Januari 2011
Tanggal Berlaku
01 Januari 2011
Sumber
BD.2011/NO.14
Subjek
STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 80 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan