Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.72 Tahun 2012, Permenkes No.49 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Bagian Hukum Kabupaten Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah telah menggulirkan Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya bersumber
dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 perlu mengatur Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan. Oleh karenanya, dipandang untuk perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Jaminan Persalinan, selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resti dan nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan, Perawatan Bayi baru lahir dan rujukan ibu hamil/bersalin.Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi: rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten atau sebaliknya, sewa dan operasional RTK; dan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, Program Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Peserta Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut: ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dari keluarga miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas miskin yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif; dan bayi baru lahir dari keluarga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang belum dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat. Jenis Pelayanan Jampersal meliputi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas non rawat inap, BPM, Klinik Mandiri dan Puskesmas rawat inap dan Pelayanan kesehatan pada Puskesmas PONED. adapun Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengeu
ABSTRAK:
bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk Aedes Aegepty dan Aedes Albopictus, yang kasusnya cenderung . meningkat setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan Keadaan Luar Biasa di Kab. Kutim; bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue tersebut, diperlukan tindakan preventif dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah terkait serta partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perbup tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
Dengue;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No.40 Tahun 1991; Permenkes No.82 Tahun 2014
Pengendalian penyakit demam berdarah dengeu.Pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a. PSN 3M Plus;
b. pemantauan dan pemeriksaan jentik;
c. penyuluhan kesehatan; dan
d. pelaksanaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Besaran iuran kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 16A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) perlu dirubah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM).
merubah Pasal 11 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
3 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan program jaminan kesehatan sebagai bagian dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional demi memenuhi hak masyarakat terkait pemeliharaan dan perlindungan kesehatan maka dibutuhkan mekanisme pembiayaan program jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82).
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Ketentuan umum; jenis pelayanan yang dikenakan tarif; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting pada balita masih terjadi di wilayah Kabupaten Demak sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; bahwa penanganan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, rencana aksi daerah penanggulangan stunting, pengorganisasian, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Eliminasi Malaria.
ABSTRAK:
bahwa malaria menjadi masalah kesehatan sebagai
penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan
dan kematian, menurunkan produktivitas sumber daya
manusia sehingga perlu dilakukan penanganan secara
menyeluruh dan terpadu baik oleh pemerintah daerah
bersama mitra kerja pembangunan termasuk Lembaga
Swadaya Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, maupun
pemerintah; bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian
malaria di Kabupaten Banjarnegara dan pencegahan
penularan kembali serta menindaklanjuti Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009
tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu disusun
kebijakan daerah dalam percepatan eliminasi malaria di
Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Eliminasi Malaria.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Penemuan, Surveilans Migrasi dan Tata Laksana Penderita Malaria; Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Pencatatan dan Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa pemerintah daerah melaksanakan gerakan nasional didaerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disususn oleh gugus tugas.
Uu No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Insprs No 1 Th 2017; PP No 28 Th 2004; Pp No 33 Th 2012; Pp No 18 Th 2016; perpres No 42 Th 2013; permenper No 4 Th 2010; Permenkes No 33 Th 2012; Permenkes No 75 Th 2013; Permenkes No 1 Th 2014; permenkes No 23 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 51 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD, BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KONVERGENSI PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB V PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI; BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian Di KM 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian di Km
3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu
Kecamatan Tewch Tengah Kabupaten Barito Utara telah
dJtetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
31 Tahun 2018. sehubungan dengan perubahan jadwal penutupan
lokalisasi prostitusi Lembah Durian di Km 3,5 Jalan Negara
Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecarnatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara, maka Peraturan Bupati perlu dilakukan
perubahan
UU No 8 tahun 1981; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 6 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; Perda Kab Barut No 2 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat