Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 190 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
Materi Pokok; Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 157 Seri D)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati No. 190 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Halaman: 4 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 61 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sleman No. 46 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Dasar Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dan kegiatan belajar dalam rangka mentlutkung program Wajill betajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu menetapkan Peraturab Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasionai Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 61 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keindahan lingkungan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, perlu pengaturan tentang zona penempatan menara telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Rencana Lokasi Menara (Cell Plan); Pembangunan Menara; Penempatan Antena Telekomunikasi; Pengawsan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
Jumlah Halaman: 8 hlm; Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Perda 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan tata cara pemilihan unsur pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetaplan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah
Bab III Keanggotaan Unsur Pengarah
Bab IV Mekanisme dan Persyaratan Pemilihan Unsur Pengarah dan Masyarakat Profesional
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15. Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung,
maka perlu diatur mekanisme pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkah Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 60 Tahun 2011
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2011/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sragen, perlu menjabarkan
tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2009 dicabut.
25 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
