Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Besaran dana BOP untuk Peserta Didik dan besaran dana untuk tenaga Kependidikan Non PNS UPT Satuan Pendidikan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenpan No 16 Th 2009; Permenkeu No 170/PMK.05/2010; Peremendikbud No 62 Th 2014; Permendikbud No 31 Th 2017; Permendikbud No 15 Th 2018; Permendikbud No 20 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007; Perwal Kota Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 41 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 115 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 53 Th 2017; Perwal Kota Tangerang No 106 Th 2018.
Peraturan wali Kota Tangerang tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 106 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 44 Tahun 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima perlu ditanamkan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya; bahwa Pendidikan Karakter Anti Korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur; bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang implementasi pendidikan karakter anti korupsi, tugas dan tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
15 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Diubah dengan :
Permen Ristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Mencabut :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik perlu
pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, sasaran, ruang lingkup, trias UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat), serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Peraturan ini juga mencakup aspek pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan program UKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
25 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2021/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Anak USia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Undang-Udang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Waib Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.
7
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023
PROGRAM - PERCEPATAN - PEMENUHAN - KEBUTUHAN - GURU - PENDIDIKAN - PROVINSI PAPUA
2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 44, BN 2023 (592); 10 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua
ABSTRAK:
untuk melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik untuk
guru taman kanak-kanak, raudhatul athfal, sekolah dasar, madrasah
ibtidaiyah, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain
yang sederajat di Provinsi Papua, perlu menyelenggarakan pendidikan
guru
Dasar peraturan ini adalah Pasal 17 Ayat (3); UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2001; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 106 Tahun 2021; Perpres Nomor 62 Tahun 2021; Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021
Dalam Peraturan Menteri ini diatur percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik untuk guru taman kanak-kanak, raudhatul athfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Papua melalui menyelenggarakan pendidikan guru.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPendidikanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan Menag No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Peraturan Menteri Agama NO. 44, BN.2017/NO.1526,PERATURAN.GO.ID: 9 HLM
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 79 Tahun 2014; Peda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
8 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 44, BN.2020/No.1145, jdih.kemdikbud.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
