Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut ditetapkam dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerinta Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Prov. Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008; Perda Prov. Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021; Perda Prov. Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2023, yang disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode kelima dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini selanjutnya menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2023 Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dan pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
1011 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
7 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 18, BN 2020/ NO 288; PERATURAN.GO.ID : 23 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 18, BN.2022/No.58, peraturan.go.id: 7 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumu dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebth meningkatkan kelaricaran
pelaksanaan tugas Unit PcIalcsana Teknis Pajak Bumi
dan Bangunan don Bea Perolehan Hak MOS Tannh clan
Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolatin
Keuangan dan Asset Dacrah Kota Banjarbaru agar lebih
berdaya guna, clipandang perlu menetapkan Uraian
Tugas Kepala UF'T PBB (Pajak Bumi dan Banguiinn) dan
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tartah dan Bangunan)
pada Dinas Pendapatan, Pentlobtan Keuangan dun
Asset Dacrah Korn Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dinuiksucl hunt! a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Wa'ikons Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemcrinmh Nomor 38 Tatum 2007; Peraturan Pcmcnntah Nomor 41 Tahun '2007; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daccait Korn Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Pentium-aDaerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Namur 12 Tahun 2012.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa ASN, pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi guru pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemkab Temanggung; bahwa Perbup No 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Temanggung Perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Perbup No 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 No 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 18 Tahun 2016; PP No 53 Tahun 2010; Keppres No 82 Tahun 1971; Keppres No 18 Tahun 1972; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 49 Tahun 2007; Permenhub No PM.19 Tahun 2015; Permendagri No 19 Tahun 2013; Permendagri No 60 Tahun 2007; Kepmendagri No 36 Tahun 1979; Perka BNPB No 15 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 26 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Pada Badan lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun
2012 tentang perubahan Ketiga. Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 maka dipandang
perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan
Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman Kabupaten Bombana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata
Keija Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan
Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Kabupaten Bombana
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang - Undang N o m o r 3 2 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r i n t a h D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 125, T a m b a h a n
L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 4 3 7 )
s e b a g a i m a n a t e l a h b e b e r a p a k a l i d i u b a h t e r a k h i r
d e n g a n ' U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 8
( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 8
N o m o r 5 9, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 4 4 4 8 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
pembentukan urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009
tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun
2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONISASI DAN TATA KERJA
BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
