Pajak dan Retribusi DaerahPerpajakanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Jepara No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021/ No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
kepada pemungut pajak, maka perlu memasukkan
harga patokan penjualan mineral bukan logam dan
batuan yang mendasarkan pada Keputusan Gubemur
Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2020 tentang
Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan
Logam dan Batuan, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana beberapa
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor
70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun
2011;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
b. Prinsip penyusunan APBD;
c. Kebijakan penyusunan APBD;
d. Teknis penyusunan APBD; dan
e. Hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Belanja Barang Untuk Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Belanja Barang untuk Belanja Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
534 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2021
Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penatausahaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No.18 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 73 Tahun 2011; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenkeu No. 125/OMK.05/2009; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Kendal No. 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No. 8 Tahun 2016; Pebup Kendal No. 80 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemda Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada SKPD, perlu ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemda TA 2022.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 27 Tahun 2021
Perbup ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemda dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD TA 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2021.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 31 Tahun 2021
pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 20018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No.50 th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 th 2000; UU No.17 th 2003; UU No.1 th 2004; UU No.12 th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 th 2019; UU No.23 th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no.9 th 2015; PP No.60 th 2008; PP No.12 th 2017; Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No Per-688/k/D4/2012; Perda No.5 th 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo termaksuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan risiko dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
terdiri dari 25 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, perlu diselenggarakan program jaminan persalinan;
b. bahwa agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/ PER/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksanan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Lombok Barat.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN, yang terdiri atas 17 Pasal dari V Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Pelayanan Jampersal, Bab IV Pemantauan dan Evaluasi, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Lingkungan Pemkab Lebong, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Lingkungan Pemkab Lebong.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 17 Th 2003;
4. UU No 39 Th 2003;
5. UU No 12 Th 2011;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 20 Th 1968;
8. PP No 38 Th 2007;
9. PP No 18 Th 2016;
10. PP No 12 Th 2017;
11. PP No 12 Th 2019;
12. Permendagri No 80 Th 2015;
13. Permendagri No 11 Th 2019;
14. Perda Kab Lebong No 10 Th 2016; dan
15. Perda Kab Lebong No 8 Th 2020.
Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Bahwa penandatanganan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 11 Tahun 2007; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan BABl I, pasal 4, pasal 18, pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
