Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.647 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Download file:

perda pemalang 9 2010 ocr.pdf

PELAYANAN PERIZINAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2010 No 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ABSTRAK:

Setiap pekerja/buruh atau orang lain yang berada di tempat kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan izin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini berisikan beberapa Bab diantaranya Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan Perizinan; Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Jangka Waktu Berlakunya Izin; Kewajiban dan Larangan; Pencabutan Izin; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
10 hlm, penjelasan 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi

Diubah dengan

PERDA Kota Cimahi No. 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIMAHI

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 29 Tahun 2003

Download file:

110_Nomor 6 Tahun 2010_Pe... Cimahi tentang .pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2010.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA 1 2010.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... Ketenagakerjaan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 11 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan Pengesahan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA-11-2009-PERUB-PERDA-16-2006.pdf

perizinan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan Pengesahan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention And Commerce 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberaapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 13. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan; 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA KAB. SERDANG BEDAGAI NO. 7 TAHUN 2009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 4 2009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pengerahan Dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Bagi Penduduk Kabupaten Sukabumi

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA No 3 ttg PENGERAHAN...DUNGAN CALON TKI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Bontang No. 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
PERDA NO.1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja

Download file:

PERDA_No1_TAHUN_2009.pdf

REKRUTMEN - DAN - PENEMPATAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

Bahwa Tenaga Kerja Merupakan Modal Utama Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Karena Itu Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja Yang Mencakup Penyediaan, Penyebaran Dan Penggunaan Tenaga Kerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Kegiatan Pembangunan. Karna Pengaturan Penempatan Tenaga Kerja Yang Tersebar Dalam Pelbagai Peraturan Perundang-Undangan, Pada Saat Ini Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Perkembangan Pembangunan
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; Undang–Undang No. 39 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007
Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Pencari Kerja Dan Pemberi Kerja, Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2009.
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .