Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

Menemukan 990 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dalam kabupaten simalungun

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda_SIMALUNGUN_22_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda No. 24 Tahun 1998 Ttg Retribusi Daerah Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Daerah Kabupaten Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA No. 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Daeah Pasar ata Pertokoar di Kabupaten DaerahTingkat I Asahan dinyatakn dicabut dan tidak berlaku lagi

Download file:

No. 22.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA BJB NO. 22 TAHUN 2000.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2000/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

Bahwa untuk menertibkan peruntukan penggunaan tanah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 3 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998.
Peraturan ini Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Ketentuan Umum; Nama,Obyek,dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Tata Cara Perizinan; Cara Penerapan Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

RETRIBUSI KHUSUS TEMPAT PARKIR

Abstrak

Download file:

Perda No 22 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat , Kebiasaan - Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

2000pd3205022.pdf

Pemberdayaan - dan - Pelestarian - Serta - Pengembangan - Adat - Istiadat - Kebiasaan - Kebiasaan - Masyarakat - dan - Lembaga - Adat

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD 2000/36 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat , Kebiasaan - Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No 64 Tahun 1999; Kepmendagri No. 65 Tahun 1999; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 12 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kab. Garut No. 5 Tahun 1999
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat; Mekanisme Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan; Keududukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat; Organisasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang

Download file:

No.22 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992

Download file:

PE3482~1.PDF

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.2000/No. 235

Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1999, dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2000; Keppres No 44 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nompr 9 Tahun 1992 dicabut.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

perda_no_21_th_2000.pdf

DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/No.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 62 dan 68 Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut padahuruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, tata kerja, jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
39 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar nagori/ kelurahan di kabupaten simalungun

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda_SIMALUNGUN_21_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.21 Tahun 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT