PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 810 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2018
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN SECARA ELEKTRONIK

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2023
Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2023
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Arsip Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2022
Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah Secara Elektronik

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Implentasi E-Procurement

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2021
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Kewarganegaraan dan Imigrasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan