Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.072 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs

Download file:

PERDA-NOMOR-11-TAHUN-2007.pdf

sistem-perencanaan-pembangunan-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD.2007/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Karanganyar yang demokratis, transparan, akuntabel diperlukan Perencanaan Pembangunan yang responsif dan partisipatif melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu; b. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan mempunyai sasaran maka perlu disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
12 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perda Kab. Semarang 1997 No 12_ocr.pdf

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik

1997

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.1998/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat tepat dan akurat guna menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengolahan data secara elektronik yang dilaksanakan secara terpusat di lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (Empat Puluh Delapan) Kantor pengolahan data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan pembentukan Kantor Pengolahan Data elektronik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106/1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996
materi pokok yang diatur dalam Perda ini tentang Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah, Kantor Pengolahan Data Elektronik Dipimpin oleh Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Kepa!a Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1998.
15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk

Download file:

Kota Semarang Perda 10 1995.pdf

penyelenggaraan-pendaftaran-penduduk-kerangka-sistem-informasi-manajemen-kependudukan

1995

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1996/No.1 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lA tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ; b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1991 beserta semua perubahannya dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka periu diterbitkan ketentuan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953; Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989.
Peraturan ini mengatur Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tennasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan. Mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. Pendaftaran Penduduk; 5. Kartu Keluarga (KK); 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7. Kartu Identitas Penduduk (KARIP) 8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 9. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT); 10. Kartu Identitas Kerja (KARIK); 11. Pengelolaan Data dan Pelaporan; 12. Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 13. Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 14. Pengecualian 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1996.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk
36 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Arsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 607)

Download file:

Pergub Prov Kepri No 35 Tahun 2024.pdf

di lingkungan pemerintah daerah - sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BD.2024/No.995

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam membuat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip dinamis. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk pengelolaan arsip dinamis yang efisien dan efektif, pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Perka ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
216 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Reformasi Birokrasi

Download file:

PERGUB NO. 33 TAHUN 2024.pdf

SISTEM

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 35

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
Pasal 2: Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi. Pasal 4: Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi meliputi: a. Mekanisme Kerja; dan b. Proses Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024.
10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023

Download file:

pergub diy nomor 32 tahun 2024.pdf

Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 32, BD.2024/NO.32

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028

ABSTRAK:

a. b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan yang inovatif dengan didukung oleh teknologi informasi dan inovasi digital; bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dan inovasi yang menyesuaikan dengan kekhasan karakteristik dan kearifan lokal; c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang sinergis, sistematis, dan terencana sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, perlu dilakukan pendekatan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Rencana Induk Jogja Smart Province; d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengendalian dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 88 HLM

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Pergub No. 31 Tahun 2024 ...elenggaraan SPBE.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31, BD Provinsi NTB Tahun 2024 (31): 35 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022.
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi: a. tata kelola SPBE; b. manajemen SPBE; c. audit TIK; dan d. pemantauan dan evaluasi SPBE.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
35 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERGUB NO. 26 TAHUN 2024.pdf

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, BD 2024 (26)

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka: 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan perlu sarana perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun daerah dan masyarakat yang berdaya saing; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing maka perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; 12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pengembangan Transpormasi Perputakaan Berbasis Inklusis Sosial, Pendanaan Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024.
Terdiri Atas 22 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERGUB NO. 16.pdf

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD 2024 (16)

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Manajemen Keamanan Informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan terhadap aset informasi dari berbagai ancaman Keamanan Informasi, serta sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar hukum Peraturan Gubernur Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, UU No 14 Tahun 2008, UU No 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 71 Tahun 2019, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres No 82 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Peraturan BSSN no 4 Tahun 2021, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, kebijakan internal manajemen keamanan informasi, pengendalian teknis keamanan, pendanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Terdiri dari 13 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Pergub Provinsi no 16 tahun 2024.pdf

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD PROV BENGKULU 2024 (16) : 13 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data dan informasi terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai gangguan dan ancaman keamanan informasi, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 202 1 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, perlu membentuk Peratwan Gubernur Bengkulu tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahahan Berbasis Elektronik di Lingklrngan Pemerintah Provinsi Bengkulu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang ipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6856) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) ; 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129) ; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261) ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994) ; 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488); 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 9);
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024.
13 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT