Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 1995

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tennasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan. Mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. Pendaftaran Penduduk; 5. Kartu Keluarga (KK); 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7. Kartu Identitas Penduduk (KARIP) 8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 9. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT); 10. Kartu Identitas Kerja (KARIK); 11. Pengelolaan Data dan Pelaporan; 12. Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 13. Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 14. Pengecualian 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1995

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

28 Desember 1995

Tanggal Pengundangan

02 Januari 1996

Tanggal Berlaku

02 Januari 1996

Sumber

LD.1996/No.1 Seri B

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 77 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 10 1995.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk

penyelenggaraan-pendaftaran-penduduk-kerangka-sistem-informasi-manajemen-kependudukan
1995
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1996/No.1 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
ABSTRAK:	a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lA tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ; b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1991 beserta semua perubahannya dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka periu diterbitkan ketentuan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953; Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989. Peraturan ini mengatur Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tennasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan. Mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. Pendaftaran Penduduk; 5. Kartu Keluarga (KK); 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7. Kartu Identitas Penduduk (KARIP) 8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 9. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT); 10. Kartu Identitas Kerja (KARIK); 11. Pengelolaan Data dan Pelaporan; 12. Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 13. Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 14. Pengecualian 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1996. Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk 36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521