Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 58 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Reklamasi Dan Pascatambang

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Peraturan-Nomor-13-Tahun-...pascatambang-OCR.pdf

perbup - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2011/No.12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Reklamasi Dan Pascatambang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 "fahun 2011 .tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Reklamasi dan Pascatambang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang NomoF 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang; Tata Laksana Reklamasi Dan Pascatambang; Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Rencana Pascatambang; Pelaksanaan Dan Pelaporan; Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang; Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang Izin Pertam8angan Rakyat; Penyerahan Lahan Reklamasi Dan Lahan Pascatambang; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2011.
42 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir Standar/Pedoman

Download file:

41593568-perbup-5-2010-ta...aminan-reklamasi.pdf

REKLAMASI - TATA CARA PELAKSANAAN - PENCAIRAN ATAU PELEPASAN JAMINAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2010/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan reklamasi, jaminan reklamasi, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010.
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Jaminan Reklamasi

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Jaminan Reklamasi

Download file:

Perbup 2009 - 22 _ JAMINAN REKLAMASI.pdf

JAMINAN REKLAMASI

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2009/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Reklamasi

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Jaminan Reklamasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Jaminan Reklamasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan dan Penempatan Jaminan Reklamasi Bab III Pengembalian Atau Pencairan Jaminan Reklamasi Bab IV Sanksi Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2009.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2007 dicabut.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Jaminan Reklamasi

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perbup 2007 - 33.pdf

JAMINAN REKLAMASI

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2007/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Reklamasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nonor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur jaminan reklamasi; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 T ahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan dan Penempatan Jaminan Reklamasi Bab III Pengembalian Atau Pencairan Jaminan Reklamasi Bab IV Sanksi-Sanksi Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sewa Bangunan Reklame Milik Pemerintah Daerah

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERWAL NO. 2 TAHUN 2023 T...EMERINTAH DAERAH.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan Dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A, Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Lalu Lintas, Jalan Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perwal_No__8_Tahun_2022.pdf

TANGERANG NUSANTARA GLOBAL-PENATAAN-PENGELOLAAN KAWASAN JALAN-KISAMAUN-A DAMYATI-JALAN KALI PASIR-KOTA TANGERANG

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan Dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A, Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD; b. bahwa untuk menjadikan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir sebagai Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, mengoptimalisasi potensi pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, maka Pemerintah Daerah perlu menugaskan PT Tangerang Nusantara Global untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir;
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6137); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10) ; 10. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENUGASAN BAB III PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL DI KAWASAN JALAN KISAMAUN, JALAN A. DAMYATI, DAN JALAN KALI PASIR BAB IV PENDANAAN BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI PELAPORAN BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame

Download file:

PERWAL NO 54 TAHUN 2021 edit.pdf

Reklamasi, Penataan Pesisir

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

Bahwa dalam Rangka Pengharmonisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame, di Pandang Perlu untuk di Sesuaikan; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Kota Banjarmasin Nomor Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
6 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN KOTA BATAM

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perwako_Btm_2021_No_14.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Garis Sempadan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERWALI NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf

GARIS SEMPADAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2021 No.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Garis Sempadan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataaan dan pengendalian bangunan yang selaras dengan lingkungan, serasi, seimbang, terpadu, tertib dan berkelanjutan. b. bahwa Keputusan Walikota Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung; d. bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Garis Sempadan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1953; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.38 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2002; UU no.26 Tahun 2007; PP No.36 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; Permen PUPR No.05/PRT/M/2016; Perda Kota Balikpapan No.12 Tahun 2012; Perda Kota Balikpapan No.3 Tahun 2016
Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan atau garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi danau, tepi situ/rawa. tepi waduk, tepi pantai, as pagar, dan atau jaringan tegangan tinggi dan merupakan batas antar bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan. Peraturan walikota ini dimaksudkan untuk pengamanan prasarana fisik jalan serta penataan dan penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan Bangunan yang dapat berakibat terganggunya Ruang Pengawasan Jalan. tujuan perwali ini untuk: a. menata dan mengendalikan Bangunan berikut saran penunjanga dan kelengkapannya yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan b. landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatna lahan dari kegiatan mendirikan bangunan; c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan secara terpadu dan mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah dan d. menciptakan ketertiban Bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2004 dicabut
-
18 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERWAKO No. 39 th 2019 tt...dagang Kaki Lima.pdf

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2019/NO.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 Ayat (2), PAsal 25 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 34 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (3), Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.34 Tahun 2006; PP No.74 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.125 Tahun 2012; Permendagri No.41 Tahun 2012; Perda Kota Gorontalo No.2 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Lokasi yang Bersifat Sementara, Bidang Usaha, Pendaftaran PKL, Pemindahan Lokasi PKL dan Penghapusan Lokasi PKL, Lokasi Binaan, Larangan Bertransaksi, serta Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.